DPR Minta Kapolri Ungkap Sindikat Tambang Bodong di Kalimantan Selatan
Kamis, 17 Juni 2021 - 11:55 WIB
loading...
A
A
A
"Beberapa waktu lalu di Kalimantan Selatan ada ribut terkait terbitnya 20 IUP oleh Kementerian ESDM, dan 20 IUP ini juga pernah disidik pihak Bareskrim. Tapi sampai sekarang masyarakat kami belum mengetahui sampai di mana penyidikan ini," ujar Khairul di hadapan Kapolri Jenderal Listyo.
"Dari 20 IUP yang saya anggap asli tapi palsu, 3 IUP ini saya tidak pernah tanda tangan," bebernya.
Proses penerbitan izin bodong, kata Khairul, mengambil momentum saat peralihan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) pada Juni 2020 lalu.
Sejak kewenangan berpindah, IUP yang sebenarnya sudah berakhir masa kontraknya, diaktifkan kembali oleh Kementerian ESDM dengan mencatut nama instansi dan pejabat di daerah.
"Dengan UU Minerba yang baru peralihan penerbitan IUP dari pemerintah daerah ke pusat, ternyata ada sindikat pemalsu IUP di Kementerian ESDM," tuturnya.
"Dari 20 IUP yang saya anggap asli tapi palsu, 3 IUP ini saya tidak pernah tanda tangan," bebernya.
Proses penerbitan izin bodong, kata Khairul, mengambil momentum saat peralihan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) pada Juni 2020 lalu.
Sejak kewenangan berpindah, IUP yang sebenarnya sudah berakhir masa kontraknya, diaktifkan kembali oleh Kementerian ESDM dengan mencatut nama instansi dan pejabat di daerah.
"Dengan UU Minerba yang baru peralihan penerbitan IUP dari pemerintah daerah ke pusat, ternyata ada sindikat pemalsu IUP di Kementerian ESDM," tuturnya.
Lihat Juga :
