Keluarga Korban Tabrak Lari di Wajo Sebut Belum Terima SP2HP
Kamis, 17 Juni 2021 - 07:40 WIB
loading...
Keluarga dari korban tabrak lari di Kabupaten Wajo, mengaku belum menerima dari pihak Satlantas Polres Wajo. Foto: Ilustrasi
A
A
A
WAJO - Keluarga dari korban tabrak lari di Kabupaten Wajo, mengaku belum menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Wajo , atas kasus yang menewaskan pengendara motor bernama Engki di Desa Lamata, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Sulsel, yang terjadi pada 5 Mei 2021 lalu.
Istri dari almarhum Engki, Riska mengatakan, sejak peristiwa kecelakaan maut yang dialami suaminya, Satlantas Polres Wajo belum pernah memberikan informasi terkait perkembangan hasil dari penyelidikan.
Bahkan SP2HP yang menjadi hak pelapor sampai saat ini belum ia terima. Padahal dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1, menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan.
Baca Juga: Kasus Tabrak Lari di Wajo, Keluarga Korban Minta Pelaku Segera Ditangkap
Penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit sekali setiap bulan.
"Seingat kami surat yang ada dari kepolisian cuman surat keterangan kecelakaan (Laporan Polisi_red), itupun kami minta di kantor polisi sebagai syarat pencairan Jasa Raharja. Kalau terkait surat SP2HP kami belum terima sama sekali, padahal ini kejadiannya sudah sebulan lebih," ujar Riska kepada SINDOnews, Rabu (16/6/2021).
Istri dari almarhum Engki, Riska mengatakan, sejak peristiwa kecelakaan maut yang dialami suaminya, Satlantas Polres Wajo belum pernah memberikan informasi terkait perkembangan hasil dari penyelidikan.
Bahkan SP2HP yang menjadi hak pelapor sampai saat ini belum ia terima. Padahal dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1, menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan.
Baca Juga: Kasus Tabrak Lari di Wajo, Keluarga Korban Minta Pelaku Segera Ditangkap
Penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit sekali setiap bulan.
"Seingat kami surat yang ada dari kepolisian cuman surat keterangan kecelakaan (Laporan Polisi_red), itupun kami minta di kantor polisi sebagai syarat pencairan Jasa Raharja. Kalau terkait surat SP2HP kami belum terima sama sekali, padahal ini kejadiannya sudah sebulan lebih," ujar Riska kepada SINDOnews, Rabu (16/6/2021).
Lihat Juga :
