Plt Bupati Bandung Barat Bakal Diperiksa KPK? Hengki: Saya Siap Kooperatif

Kamis, 10 Juni 2021 - 19:46 WIB
loading...
Plt Bupati Bandung Barat...
Plt Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan. Foto/Dok.Humas
A A A
BANDUNG BARAT - Pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat ASN di lingkungan Pemda KBB dan pihak swasta hari kedua terus berlanjut.

Namun berbeda dengan pemeriksaan hari pertama yang terlihat mendapatkan penjagaan ketat, pada hari kedua ini tidak ada penjagaan khusus dari aparat kepolisian. Hanya beberapa anggota Satpol PP yang terlihat berjaga.

Baca juga: Ledakan Kasus COVID-19 di Bandung Barat, 27 Warga Gununghalu Positif Terinfeksi

Informasi yang diterima MNC Portal Indonesia, pemeriksaan hari kedua ini difokuskan kepada tim keluarga dekat Bupati Aa Umbara Sutisna, sekpri dan ajudan bupati, serta dari pihak swasta (pengusaha). Jumlah total terperiksa mencapai sekitar 8-10 orang.

Belum ada keterangan resmi dari pihak KPK terkait proses pemeriksaan yang dilakukan. Rencananya pemeriksaan akan dilakukan hingga Jumat (11/6/2021). Pada Rabu kemarin total ada 19 yang telah diperiksa dari kalangan ASN dan pihak swasta.

Beredar informasi di kalangan pejabat ASN bahwa Plt Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan juga bakal diperiksa KPK. Isu tersebut ramai dibahas di sejumlah grup media sosial facebook warga KBB. Ketika hal ini coba dikonfirmasikan ke jubir KPK Ali Fikri melalui pesan singkat, belum ada jawaban dari yang bersangkutan.

Baca juga: BOR COVID-19 Naik, Warga Bandung Diminta Tidak Panik

Terkait isu yang berkembang tersebut, Plt Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan mengatakan jika dirinya belum ada jadwal panggilan untuk dimintai keterangan oleh KPK. Namun dia menyatakan siap memberi kesaksian apapun atas kasus yang tengah diperiksa KPK.

"Saya belum dipanggil. Tapi kalau nanti ada panggilan, sebagai warga negara yang baik harus memberikan keterangan sejujur-jujurnya," ucapnya kepada wartawan, Kamis (10/6/2021).

Dirinya hanya ingin agar kasus yang tengah diperiksa KPK segera berakhir agar Pemda KBB bisa kembali bangkit. Sebagai pimpinan daerah dia sudah menginstruksikan kepada seluruh ASN agar bersikap kooperatif saat dimintai keterangan oleh tim penyidik KPK. Sebab dirinya tidak mau lagi ada pejabat di lingkungan Pemda KBB yang terlibat atau melakukan praktik korupsi.

"Kepada OPD atau ASN yang diperiksa harus kooperatif. Kita dukung karena ini untuk 'bersih-bersih' supaya tidak lagi ada korupsi," tegasnya.

Sementara itu berdasarkan informasi yang didapat dari salah seorang terperiksa oleh KPK menyebutkan jika pertanyaan yang diajukan lebih kepada apa yang dijanjikan dan diberikan kepada bupati.

"Pertanyaannya gitu, apa yang telah diberikan ke bupati, bupati minta apa dan dijanjikan apa. Selebihnya saya mendengarkan BAP yang dibacakan," tuturnya yang meminta namanya tidak dimunculkan.
(msd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kasus Muara Enim, KPK:...
Kasus Muara Enim, KPK: Korupsi Terjadi sebelum Tahap Perencanaan-Penganggaran Dilakukan
Rumah Bupati Sugiri...
Rumah Bupati Sugiri Sancoko Digeledah, 3 Mobil Hardtop dan 1 Alphard Disita
KPK Periksa 9 Saksi,...
KPK Periksa 9 Saksi, Telusuri Pemberian Uang ke Bupati Gatut Sunu Wibowo
Gubernur Sultra Gandeng...
Gubernur Sultra Gandeng KPK Perkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
Eks Waka PN Depok Ajukan...
Eks Waka PN Depok Ajukan Praperadilan, Keberatan atas Penyitaan KPK
Dosen UIN Sunan Ampel:...
Dosen UIN Sunan Ampel: Dana Asing Tak Dilarang tapi Negara Wajib Mengawasi
Kasus Dugaan Pemerasan...
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA, Dirjen Imigrasi Minta Buka Akses Seluas-luasnya untuk KPK
Kantor Imigrasi Denpasar...
Kantor Imigrasi Denpasar dan 2 Lokasi Lainnya Digeledah KPK, Bukti Elektronik hingga Dokumen Disita
KPK Telusuri Pembelian...
KPK Telusuri Pembelian Aset Fadia Arafiq saat Jabat Bupati Pekalongan
Rekomendasi
Purbaya Buka Peluang...
Purbaya Buka Peluang Kerek Dana Transfer ke Daerah di 2027 hingga Rp90 Triliun
Jangan Cuma Istri, Suami...
Jangan Cuma Istri, Suami Juga Harus Periksa Kesuburan saat Program Hamil
BPOM: 99,76 Persen AMDK...
BPOM: 99,76 Persen AMDK Merupakan Produk Dalam Negeri
Berita Terkini
7 Tahun Warga Mengungsi,...
7 Tahun Warga Mengungsi, Leri Gwijangge Desak Pemerintah Akhiri Krisis Kemanusiaan di Nduga
Pemprov DKI Jakarta...
Pemprov DKI Jakarta Bersama Ewindo Perkuat Pengembangan Pertanian Perkotaan
Tak Punya Izin, DPRD...
Tak Punya Izin, DPRD Kota Bogor Desak Pembangunan Hotel Prima Katulampa Dihentikan
Diresmikan Pramono dan...
Diresmikan Pramono dan Dudy, Stasiun JIS Resmi Beroperasi
Sahroni Desak Polisi...
Sahroni Desak Polisi Tangkap Pelaku Penyekapan dan Penyiksaan Wanita di Bandung: Hukum Berat!
Wisata Berbasis Budaya,...
Wisata Berbasis Budaya, Tabanan Gelar Parade Gebogan dan Baleganjur
Infografis
5 Proyek Jalan Tol di...
5 Proyek Jalan Tol di Pulau Jawa Bakal Beroperasi Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved