Bahas RUU Otsus, Papua Juga Ingin Jadi Lumbung Pangan Nasional

JAKARTA - Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua tengah bergulir di DPR. Berbagai tokoh Papua ikut menyampaikan masukan berbagai pendekatan untuk kemajuan di Papua yang selama ini belum dilakukan.

Baca juga: Masalah Keamanan, Mahfud MD Laporkan Kondisi Papua ke Maruf Amin

Berbagai masukan itu terungkap dalam Dialog Kenegaraan yang digelar DPD RI bertajuk "RUU Otsus Papua, Apakah Menyejahterakan Rakyat?," di Media Center di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021)

Baca juga: Nasib Driver Ojol, Antre 4 Jam Gagal Pesan BTS Meal karena McD Keburu Disegel

Bupati Merauke Romanus Mbaraka menyatakan bahwa stigma yang selama ini melekat di Tanah Papua adalah kerusuhan atau chaos. Padahal stigma itu tidaklah tepat. "Jangan dibuat stigma chaos melulu. Mari kita membuat Papua ini menjadi bagian integral dari Indonesia," katanya.

Romanus menegaskan, orang Papua tidak memikirkan merdeka. Dia pun berani menjamin hal itu. Karena, yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah kesejahteraan, dan sudah dibuktikannya selama memimpin Merauke.

"Sehingga kebijakan menyekolahkan anak-anak Merauke di dunia sedang saya dorong. Contoh di bidang IT kedokteran engginering saya harus dorong. Isu begini harus didorong pada orang Papua, jadi dia akan mendunia," paparnya.

Dia pun memiliki catatan khusus mengenai sejumlah kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, setiap kebijakan harus dikontrol dari atas sampai ke bawah ibarat pasukan Paskibra.

"Dari Presiden masuk ke Kementerian Lembaga sampai ke eksekutor Bupati hingga kelembagaan daerah ini memang harus satu irama seperti paskibraka, ini baru bisa. Dan yang paling penting adalah pendekatan kesejahteraan," urainya.

Romanus juga menyinggung program lumbung pangan nasional yang sebenarnya layak dibangun di Papua. Namun sayangnya itu dibangun di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Sementara di Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) masih sekedar wacana.

"Kita gali untuk pengembangan pertanian, tetapi hari ini kebijakan Presiden sudah ada tetapi actionnya menjadi cadangan lumbung pangan nasional sampai hari ini juga nol. Ini yang harus di-clearance dengan baik," ujarnya.

Terkait dengan pendekatan keamanan yang selama ini digaungkan pemerintah, Romanus berpendapat, semua pejabat harus melihat Papua secara utuh. Karena, jika pemerintah pusat menggeneralisir masalah di Papua, maka hal itu sangatlah tidak rasional.

"Saya diskusi dengan Pangdam, Kapolda. Kita ini kirim pasukan gede padahal untuk melawan warga negara, kita mengirim serdadu kita yang terlatih ini. Kita harus melihat secara utuh, sehingga penanganan lebih baik," ujarnya.

"Dan Papua itu orang Timur itu mulai dari NTT ke sana, saya pikir seluruh Indonesia, orang Indonesia itu ramah, orang Papua itu ramah. Kalau mau pendekatan, pendekatan kemanusiaan, suruh gereja duluan, masjid duluan. Puji Tuhan negeri ini damai," tandasnya.

Sementara itu, anggota DPD RI yang juga Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Otsus Papua, Yorrys Raweyai menjelaskan bahwa sampai saat ini, Pansus masih mendengar masukan dari berbagai stakeholder.

"Harapan kami di pansus, bagaimana (masalah terkait Papua) ini kanalisasi, dipersempit kemudian diubah dalam 2 pasal itu," kata Yorrys di kesempatan sama.

Senator asal Papua itu menguraikan harapannya, pertama UU ini memiliki Lex spesialis sehingga tidak bisa diintervensi oleh UU lain, kecuali UUD 1945. Dan semangatnya bagaimana untuk mengafirmasi dan memproteksi orang asli Papua (OAP) selama 20 tahun ke depan dengan dana otsus itu.

Kedua, sambung dia, dana otsus ini lebih fokus pada dana desa di mana disebut di Papua sebagai dana pemberdayaan kampung. Karena, OAP ini banyak tinggal di kampung, bukan di kota.

"Jadi teman-teman sekalian, saya kepingin, pertama kita sudah sepakat dari awal proses ini menyamakan persepsi tentang pansus ini, agar ditempat yang sama lahirnya UU 20 tahun yang lalu dan kami yang ada ini, akan tercatat punya semangat yang sama untuk 20 tahun kedepan, bersama-sama dengan pemerintah untuk mencari satu konsep komprehensif tentang penyelesaian Papua ke depan inilah momentum bagi kita semua," katanya.