Pemkab Luwu Dorong Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan
loading...
A
A
A
LUWU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu dibuktikan dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU)
bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan.
Penandatangan ini dilakukan langsung oleh Bupati Luwu, Basmin Mattayang , Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan, Saiful, di ruang VIP Gedung Keuangan Negara II Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, Sabtu, (05/06/2021).
"Tentunya diharapkan penandatangan ini bisa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat daerah. Ini pula sesuai isi nota kesepahaman yang ditandanganii Pak Bupati dan Kepala DJPb," ujar Penjabat Sekda Luwu, Sulaiman, yang ikut mendampingi Bupati Luwu dalam pertemuan ini.
Dikatakan Sulaiman, penandatangan MoU antara Pemkab Luwu dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dalam rangkaian kegiatan focus group discussion (FGD).
"Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di daerah dan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah," katanya.
"Selain itu, melalui kerjasama ini diharapkan bisa lebih menguatkan sinergi kelembagaan antara Dirjen Perbendaharaan dengan Pemerintah Kabupaten Luwu ," lanjutnya.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Saiful, menyebutkan salah satu yang menjadi pokok kerja sama adalah penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa.
"Dana transfer ke daerah dan dana desa sangat berperan bagi pembangunan daerah mengingat kapasitas fiskal daerah sangat terbatas terlebih lagi ditengah kondisi pandemi Covid-19," ujarnya.
Bupati Luwu, Basmin Mattayang mengungkapkan banyak ilmu diberikan Kakanwil DJPb kaitannya dalam pengelolaan keuangan daerah.
Harapannya agar mendapat dukungan dalam pengembangan potensi yang dimiliki Kabupaten Luwu melalui pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Luwu memiliki banyak potensi baik UMKM, pariwisata, pertanian hingga pertambangan yang masih perlu dikembangkan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang sedang merosot dampak dari pandemi Covid-19," ujarnya.
Hal itu dibuktikan dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU)
bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan.
Penandatangan ini dilakukan langsung oleh Bupati Luwu, Basmin Mattayang , Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan, Saiful, di ruang VIP Gedung Keuangan Negara II Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, Sabtu, (05/06/2021).
"Tentunya diharapkan penandatangan ini bisa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat daerah. Ini pula sesuai isi nota kesepahaman yang ditandanganii Pak Bupati dan Kepala DJPb," ujar Penjabat Sekda Luwu, Sulaiman, yang ikut mendampingi Bupati Luwu dalam pertemuan ini.
Dikatakan Sulaiman, penandatangan MoU antara Pemkab Luwu dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dalam rangkaian kegiatan focus group discussion (FGD).
"Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di daerah dan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah," katanya.
"Selain itu, melalui kerjasama ini diharapkan bisa lebih menguatkan sinergi kelembagaan antara Dirjen Perbendaharaan dengan Pemerintah Kabupaten Luwu ," lanjutnya.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Saiful, menyebutkan salah satu yang menjadi pokok kerja sama adalah penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa.
"Dana transfer ke daerah dan dana desa sangat berperan bagi pembangunan daerah mengingat kapasitas fiskal daerah sangat terbatas terlebih lagi ditengah kondisi pandemi Covid-19," ujarnya.
Bupati Luwu, Basmin Mattayang mengungkapkan banyak ilmu diberikan Kakanwil DJPb kaitannya dalam pengelolaan keuangan daerah.
Harapannya agar mendapat dukungan dalam pengembangan potensi yang dimiliki Kabupaten Luwu melalui pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Luwu memiliki banyak potensi baik UMKM, pariwisata, pertanian hingga pertambangan yang masih perlu dikembangkan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang sedang merosot dampak dari pandemi Covid-19," ujarnya.
(agn)