Kasus Covid-19 Meningkat, Efektivitas Makassar Recover Dipertanyakan
Kamis, 27 Mei 2021 - 12:34 WIB
loading...
Ilustrasi. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Kasus Covid-19 Kota Makassar dilaporkan secara konsisten meningkat sejak 19 Mei 2021 lalu atau sepekan setelah lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah.
Tercatat RT Makassar per 25 Mei 2021 telah naik menjadi 1,58 dari sebelumnya masih di bawah 0,86 (19 Mei 2021). Per 25 Mei kemarin, angka kasus yang tercatat, naik secara signifikan dalam sehari, dari 4 kasus baru di hari sebelumnya, naik 43 kasus baru.
Baca juga:Berangsur Pulih, Ekonomi Indonesia Diramal Tumbuh 4% Tahun 2021
Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar Abdul Wahid mengatakan, hal ini cukup mengkhawatirkan. Dia menilai upaya pemerintah melalui Makassar Recover dianggap tidak begitu efektif menekan penularan.
"Inikan kemarin ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah lewat Makassar Recover , tapi setelah lebaran tetap saja meningkat," ujarnya.
Hal ini menurutnya perlu ditinjau ulang, apalagi anggaran yang digunakan tersebut sudah cukup tinggi, dari laporan terakhir anggaran sudah menelan Rp50,2 milliar dari penganggaran awal sebesar Rp370 miliar. "Ini yang perlu diatensi bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu belum terlalu maksimal hasil yang dicapai,” ungkap legislator PPP tersebut.
Dia melanjutkan bahwa hal ini perlu ditinjau kembali oleh DPRD, khususnya dari Komisi D sendiri.
Baca juga:Seluruh Tingkat Pendidikan di Parepare Akan Terapkan PPDB Online
"Kami teman-teman di DPRD mungkin akan meninjau hal ini. Kita mau minta tanggapan dari pemkot termasuk dari pengendali Covid-19 Kota Makassar ini. Bagaimana kebijakan ini dilakukan artinya tidak tercapai. Ada hal-hal yang mungkin perlu dibicarakan agar bisa menjadi kesadaran bersama," tukas dia.
Sementara itu, Ketua Komisi D Abdul Wahab Tahir melihat meningkatnya kasus Covid-19 di Kota Makassar dianggap karena minimnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat.
Kebijakan kata dia, tidak akan efektif jika tidak ada kesadaran dari masyarakat sendiri. Dia mendesak agar pemerintah bisa lebih masif dalam penjejakan kasus baru.
"Ini semestinya lebih proaktif melakukan deteksi awal, pemberlakuan PPKM ini juga harus lebih ketat. Itu semestinya jam 10 malam sudah harus tutup semua. Dan utama harus dibarengi dengan mengedukasi rakyat agar mereka paham," ungkap Wahab.
Legislator Golkar ini mengatakan, pemerintah saat ini terlalu longgar dalam menangani Covid-19 . Wahab mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan lockdown jika kasus masih terus mengalami peningkatan.
Baca juga:Makassar Recover Sudah Habiskan Rp50 M, Penggunaan Anggaran Diharap Tepat Sasaran
"Pemerintah harus mempertimbangkan lockdown lokal, penyebarannya yang massif itu yang harus kita tahu dulu. Supaya 1,58 (Rt) ini bisa ditekan," ujarnya.
Sebelumnya, Epidiomologi Unhas Ansariadi telah memperingatkan pemkot terkait potensi peningkatan kasus Covid-19 pascalebaran.
Dia mengatakan, pada kasus di tahun sebelumnya peningkatan secara signifikan terjadi setelah lebaran lantaran meningkatnya mobilitas masyarakat dalam daerah.
Dari data yang dihimpun, per 2020 temuan kasus baru sebelum lebaran hanya mencapai 20-40 kasus per harinya. Kemudian pascalebaran, temuan kasus baru naik menjadi 120-140 kasus per hari atau meningkat 200-300%.
"Peningkatan kasus terjadi karena intensitas pertemuan antara mereka yang membawa virus dengan mereka yang belum terinfeksi, melalui pertemuan antarorang yang cukup tinggi. Nah sekarang setelah lebaran biasanya intensitas pertemuan orang meningkat karena ada kontak antar warga dan dikhawatirkan itu terjadi juga antara mereka yang membawa virus dengan orang yang sehat," bebernya.
Baca juga:Anggaran Kelurahan Senilai Rp77 Miliar Dialihkan untuk Makassar Recover
Dia mengatakan, tracing secara masif semestinya dilakukan sejak sepekan pascalebaran.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Andi Hadijah Iriani mengatakan, peningkatan kasus bisa saja terjadi, mengingat sulitnya membendung masyarakat untuk tidak mudik.
Selain itu, hal ini membutuhkan kerja sama yang kuat dari masyarakat. Dia meminta masyarakat tetap patuh untuk menekan kembali peningkatan kasus yang terjadi.
"Jika kita patuh, maka anggaran di Bidang Kesehatan akan berkurang, selanjutnya digunakan untuk pembangunan di bidang infrastruktur dan pembangunan di bidang ekonomi, khususnya sektor pariwisata, karena kota kita adalah kota jasa. Semakin aman kota kita dari pandemi, semakin banyak orang berkunjung ke Makassar, semakin meningkat pendapatan kita yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kota Makassar," tuturnya.
Baca juga:Danny Harus Indahkan Dewan dalam Penggunaan Anggaran Makassar Recover
Sementara untuk laju penularan Covid-19 di seluruh Sulsel masih fluktuatif. Data Dinkes menunjukkan, ada penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 9 kasus dari 101 spesimen yang diperiksa, menurun dari laporan sehari sebelumnya yang mencapai 51 kasus baru, pada tanggal 25 Mei 2021 dengan 593 spesimen.
Dengan demikian, hingga per tanggal 26 Mei 2021, akumulasi kasus Covid-19 di Sulsel dilaporkan mencapai 62.024 kasus. Namun 60.701 orang di antaranya telah dinyatakan sembuh, lalu 942 orang meninggal dunia.
Tercatat RT Makassar per 25 Mei 2021 telah naik menjadi 1,58 dari sebelumnya masih di bawah 0,86 (19 Mei 2021). Per 25 Mei kemarin, angka kasus yang tercatat, naik secara signifikan dalam sehari, dari 4 kasus baru di hari sebelumnya, naik 43 kasus baru.
Baca juga:Berangsur Pulih, Ekonomi Indonesia Diramal Tumbuh 4% Tahun 2021
Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar Abdul Wahid mengatakan, hal ini cukup mengkhawatirkan. Dia menilai upaya pemerintah melalui Makassar Recover dianggap tidak begitu efektif menekan penularan.
"Inikan kemarin ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah lewat Makassar Recover , tapi setelah lebaran tetap saja meningkat," ujarnya.
Hal ini menurutnya perlu ditinjau ulang, apalagi anggaran yang digunakan tersebut sudah cukup tinggi, dari laporan terakhir anggaran sudah menelan Rp50,2 milliar dari penganggaran awal sebesar Rp370 miliar. "Ini yang perlu diatensi bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu belum terlalu maksimal hasil yang dicapai,” ungkap legislator PPP tersebut.
Dia melanjutkan bahwa hal ini perlu ditinjau kembali oleh DPRD, khususnya dari Komisi D sendiri.
Baca juga:Seluruh Tingkat Pendidikan di Parepare Akan Terapkan PPDB Online
"Kami teman-teman di DPRD mungkin akan meninjau hal ini. Kita mau minta tanggapan dari pemkot termasuk dari pengendali Covid-19 Kota Makassar ini. Bagaimana kebijakan ini dilakukan artinya tidak tercapai. Ada hal-hal yang mungkin perlu dibicarakan agar bisa menjadi kesadaran bersama," tukas dia.
Sementara itu, Ketua Komisi D Abdul Wahab Tahir melihat meningkatnya kasus Covid-19 di Kota Makassar dianggap karena minimnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat.
Kebijakan kata dia, tidak akan efektif jika tidak ada kesadaran dari masyarakat sendiri. Dia mendesak agar pemerintah bisa lebih masif dalam penjejakan kasus baru.
"Ini semestinya lebih proaktif melakukan deteksi awal, pemberlakuan PPKM ini juga harus lebih ketat. Itu semestinya jam 10 malam sudah harus tutup semua. Dan utama harus dibarengi dengan mengedukasi rakyat agar mereka paham," ungkap Wahab.
Legislator Golkar ini mengatakan, pemerintah saat ini terlalu longgar dalam menangani Covid-19 . Wahab mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan lockdown jika kasus masih terus mengalami peningkatan.
Baca juga:Makassar Recover Sudah Habiskan Rp50 M, Penggunaan Anggaran Diharap Tepat Sasaran
"Pemerintah harus mempertimbangkan lockdown lokal, penyebarannya yang massif itu yang harus kita tahu dulu. Supaya 1,58 (Rt) ini bisa ditekan," ujarnya.
Sebelumnya, Epidiomologi Unhas Ansariadi telah memperingatkan pemkot terkait potensi peningkatan kasus Covid-19 pascalebaran.
Dia mengatakan, pada kasus di tahun sebelumnya peningkatan secara signifikan terjadi setelah lebaran lantaran meningkatnya mobilitas masyarakat dalam daerah.
Dari data yang dihimpun, per 2020 temuan kasus baru sebelum lebaran hanya mencapai 20-40 kasus per harinya. Kemudian pascalebaran, temuan kasus baru naik menjadi 120-140 kasus per hari atau meningkat 200-300%.
"Peningkatan kasus terjadi karena intensitas pertemuan antara mereka yang membawa virus dengan mereka yang belum terinfeksi, melalui pertemuan antarorang yang cukup tinggi. Nah sekarang setelah lebaran biasanya intensitas pertemuan orang meningkat karena ada kontak antar warga dan dikhawatirkan itu terjadi juga antara mereka yang membawa virus dengan orang yang sehat," bebernya.
Baca juga:Anggaran Kelurahan Senilai Rp77 Miliar Dialihkan untuk Makassar Recover
Dia mengatakan, tracing secara masif semestinya dilakukan sejak sepekan pascalebaran.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Andi Hadijah Iriani mengatakan, peningkatan kasus bisa saja terjadi, mengingat sulitnya membendung masyarakat untuk tidak mudik.
Selain itu, hal ini membutuhkan kerja sama yang kuat dari masyarakat. Dia meminta masyarakat tetap patuh untuk menekan kembali peningkatan kasus yang terjadi.
"Jika kita patuh, maka anggaran di Bidang Kesehatan akan berkurang, selanjutnya digunakan untuk pembangunan di bidang infrastruktur dan pembangunan di bidang ekonomi, khususnya sektor pariwisata, karena kota kita adalah kota jasa. Semakin aman kota kita dari pandemi, semakin banyak orang berkunjung ke Makassar, semakin meningkat pendapatan kita yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kota Makassar," tuturnya.
Baca juga:Danny Harus Indahkan Dewan dalam Penggunaan Anggaran Makassar Recover
Sementara untuk laju penularan Covid-19 di seluruh Sulsel masih fluktuatif. Data Dinkes menunjukkan, ada penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 9 kasus dari 101 spesimen yang diperiksa, menurun dari laporan sehari sebelumnya yang mencapai 51 kasus baru, pada tanggal 25 Mei 2021 dengan 593 spesimen.
Dengan demikian, hingga per tanggal 26 Mei 2021, akumulasi kasus Covid-19 di Sulsel dilaporkan mencapai 62.024 kasus. Namun 60.701 orang di antaranya telah dinyatakan sembuh, lalu 942 orang meninggal dunia.
(luq)
Lihat Juga :
