Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Antisipasi Kebocoran Retribusi PAD Pasar, Pemkab Bone Bolango Terapkan Penggunaa QRIS
loading...
Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli didampingi Sekda, Kepala BKPD, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, Kepala Disperindagkum, di ruang Multi Fungsi MPP Bone Bolango, Selasa (18/05/2021).
A
A
A
SUWAWA - Guna mengoptimalkan dan mengantisipasi kebocoran penerimaan retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari transaksi di pasar dan menghindari kontak langsung pedagang dan pembeli demi mencegah penularan Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango bekerja sama dengan Bank Indonesia membahas penggunaan uang digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam rapat di Ruang Multi Fungsi Mal Pelayanan Publik Bone Bolango, Selasa (18/05/2021).
Wakil Bupati (Wabup) Bone Bolango Merlan S. Uloli mengatakan, selama ini retribusi PAD di pasar-pasar terjadi banyak kebocoran. Untuk menangani kebocoran tersebut, pihaknya mencari solusi kebocoran retribusi PAD di pasar-pasar.
Oleh karena itu, kata Merlan, pihaknya sedang merencanakan untuk bagaimana seluruh pedagang di pasar-pasar yang ada di wilayah Bone Bolango menggunakan QRIS, yaitu pembayaran non tunai melalui aplikasi.
Diakui Wabup, penerapan aplikasi ini memang tidak mudah karena pasti banyak para pedagang yang tidak menggunakan Android. "Tentu ini menjadi tantangan, karena itu mulai 27 Mei 2021 kami akan sosialisasi di pasar mengenai bagaimana cara pembayaran nontunai melalui QRIS," katanya didampingi Sekda Ishak Ntoma, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo Budi Widihartanto, dan Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Jusni Bolilio, serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkum) Disperindagkum Bone Bolango Imran Bagu.
“Bagi yang tidak punya Android, bukan berarti mereka kami abaikan. Justru bagaimana kita upayakan agar mereka juga tetap melakukan pembayaran retribusi PAD ini, tetapi sebisa mungkin kita hindari untuk dia tidak bisa kontak dengan penagih atau Mayor Pasar,“ katanya.
Menurutnya, pihaknya akan minta sebulan sekali mereka bayar retribusinya, sehingga kontak dengan petugas di lapangan atau Mayor Pasar dibatasi. "Demikian juga untuk para Mayor Pasar, mereka tidak harus setiap saat ke pasar. Dia dapat gaji atau upah dari situ. Ke depan dia akan digaji perbulan BKPD," ujarnya.
Merlan menegaskan bahwa inilah yang sedang dirintis dan terapkan. Dia yakin akan mendapatkan respons baik dari para pedagang di pasar. "Butuh kesabaran, perlu ketelitian, kerja keras dan kerja sama tim,” ujar Merlan Uloli. CM
Wakil Bupati (Wabup) Bone Bolango Merlan S. Uloli mengatakan, selama ini retribusi PAD di pasar-pasar terjadi banyak kebocoran. Untuk menangani kebocoran tersebut, pihaknya mencari solusi kebocoran retribusi PAD di pasar-pasar.
Oleh karena itu, kata Merlan, pihaknya sedang merencanakan untuk bagaimana seluruh pedagang di pasar-pasar yang ada di wilayah Bone Bolango menggunakan QRIS, yaitu pembayaran non tunai melalui aplikasi.
Diakui Wabup, penerapan aplikasi ini memang tidak mudah karena pasti banyak para pedagang yang tidak menggunakan Android. "Tentu ini menjadi tantangan, karena itu mulai 27 Mei 2021 kami akan sosialisasi di pasar mengenai bagaimana cara pembayaran nontunai melalui QRIS," katanya didampingi Sekda Ishak Ntoma, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo Budi Widihartanto, dan Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Jusni Bolilio, serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkum) Disperindagkum Bone Bolango Imran Bagu.
“Bagi yang tidak punya Android, bukan berarti mereka kami abaikan. Justru bagaimana kita upayakan agar mereka juga tetap melakukan pembayaran retribusi PAD ini, tetapi sebisa mungkin kita hindari untuk dia tidak bisa kontak dengan penagih atau Mayor Pasar,“ katanya.
Menurutnya, pihaknya akan minta sebulan sekali mereka bayar retribusinya, sehingga kontak dengan petugas di lapangan atau Mayor Pasar dibatasi. "Demikian juga untuk para Mayor Pasar, mereka tidak harus setiap saat ke pasar. Dia dapat gaji atau upah dari situ. Ke depan dia akan digaji perbulan BKPD," ujarnya.
Merlan menegaskan bahwa inilah yang sedang dirintis dan terapkan. Dia yakin akan mendapatkan respons baik dari para pedagang di pasar. "Butuh kesabaran, perlu ketelitian, kerja keras dan kerja sama tim,” ujar Merlan Uloli. CM
(ars)
Explore More