Berkas P21, Jaksa Minta Polisi Segera Limpahkan Kasus Wakil Wali Kota Bima
Sabtu, 08 Mei 2021 - 03:31 WIB
loading...
Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu M. Rayendra Rizkila Abadi Putra. Foto/iNews/Edy Irawan
A
A
A
BIMA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyatakan berkas perkara dengan tersangka Wakil Wali (Wawali) Kota Bima , Feri Sofiyan sudah lengkap atau P21 pada Kamis (6/5/2021).
Baca juga: Bangun Dermaga Tanpa Izin, Wakil Wali Kota Bima Bakal Diperiksa Sebagai Tersangka
Melalui surat resmi pemberitahuan hasil penyelidikan perkara pidana, bahwa Kejari Bima, sebelumnya telah melakukan penelitian atas berkas tersangka Feri Sofiyan pada 29 November 2020-26 Maret 2021.
Guna menindaklanjuti proses tersebut, Kejari Bima meminta pada penyidik Polres Bima Kota agar segera menyerahkan tanggung jawab tersangka berikut barang bukti ke Kejari Bima, untuk dapat ditindaklanjuti hingga ke proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bima.
"Berkas tersangka atas nama Feri Sofiyan telah dinyatakan lengkap oleh Kejari Bima. Artinya ini telah naik tahap prosesnya menjadi P21. Untuk tersangka yang merupakan Wakil Wali Kota Bima berikut barang bukti, akan segera kita limpahkan ke Kejari Bima, agar dapat disidangkan," Kata Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu M. Rayendra Rizkila Abadi Putra saat diwawancarai Jumat (7/5/2021) malam.
Baca juga: Bukittinggi Digemparkan Aksi Sedan Mewah Warna Merah Drifting di Jalan Raya
Sebelumnya, berkas tersangka Wawali Kota Bima , Feri Sofiyan sempat menjadi bola pimpong lantaran beberapa kali berkas tersebut naik turun, karena Kejaksaan menganggap berkas belum dilengkapi oleh pihak penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Bima Kota.
"Dari awal kami anggap berkas Feri Sofiyan sudah lengkap. Tanpa dirubah sedikit pun, berkas kasus Wawali Kota Bima terkait pembangunan dermaga atau jetty yang tak memiliki izin di kawasan laut Bonto, Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima, akhirnya dapat diterima atau P21 oleh Kejari Bima. Dan dinyatakan lengkap berkas tersangka itu, melalui surat yang dikirim oleh Kejari Bima pada Kamis kemarin," ungkap Rayendra.
Kembali dijelaskan, kasus pembangunan dermaga atau jetty milik pribadi Wakil Wali Kota Bima , yang dibangun di atas tanah milik negara tersebut, selain diketahui tak memiliki izin juga terdapat banyak pelanggaran lainnya. Baca juga: Pemudik Cantik Bermobil Mewah Marah Saat Diminta Putar Balik di Tol Cipali
Kata Rayendra, sesuai yang diungkapkan dalam pokok perkara yang telah dilaporkan oleh pelapor pada Juni 2020 lalu, di area lokasi pantai tersebut telah terjadi penimbunan sekitar tiga meter dari bibir pantai, serta terjadi pula pembabatan hutan magrove yang tumbuh di sekitar pantai bonto.
Dari hasil penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian, terlapor (Wakil Wali Kota Bima) tidak menghiraukan dampak buruk pembangunan dermaga itu, salah satunya menyebabkan kerusakan pada terumbu karang dan lamon, sebagai ekosistem laut yang hidup diperairan disekitar dermaga.
Baca juga: Kerap Jadi Tempat Berhubungan Seks Liar, Warung Remang-remang Dibakar
"Hal inilah yang menjadi sorotan publik, karena orang nomor dua di Kota Bima, dinilai telah menabrak aturan , dengan membangun dermaga tepat di depan villa pribadinya. Akhirnya kasus ini pun dilaporkan lebih dari satu pelapor di Mapolres Bima Kota, dan dilaporkan pula di Polda NTB," terangnya.
Setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, sambungnya, penyidik Tipidter dapat menetapkan terlapor Feri Sofiyan sebagai tersangka. "Atas kasus ini, Wakil Wali Kota Bima ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 9 November 2020. Akan tetapi baru pada tanggal 6 Mei 2021 dapat diterima oleh pihak Kejari Bima, setelah beberapa kali berkas tersangka naik turun," tegasnya.
Baca juga: Limbahnya Mencemari, Wakil Rakyat Blitar Tuding Investasi PT Greenfields Tak Bermanfaat
Polisi resmi menetapkan Wakil Wali Kota Bima , Feri Sofyan sebagai tersangka pada tanggal 9 November 2020, karena diduga melanggar pasal 109 UU Cipta Kerja (Omnibuslaw), atas perubahan pasal 109 UU No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal tersebut menjelaskan pidana terhadap perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan tanpa izin lingkungan. Pidananya penjara paling singkat satu tahun dan maksimal tiga tahun. Serta pidana denda maksimal Rp3 miliar.
Baca juga: Bangun Dermaga Tanpa Izin, Wakil Wali Kota Bima Bakal Diperiksa Sebagai Tersangka
Melalui surat resmi pemberitahuan hasil penyelidikan perkara pidana, bahwa Kejari Bima, sebelumnya telah melakukan penelitian atas berkas tersangka Feri Sofiyan pada 29 November 2020-26 Maret 2021.
Guna menindaklanjuti proses tersebut, Kejari Bima meminta pada penyidik Polres Bima Kota agar segera menyerahkan tanggung jawab tersangka berikut barang bukti ke Kejari Bima, untuk dapat ditindaklanjuti hingga ke proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bima.
"Berkas tersangka atas nama Feri Sofiyan telah dinyatakan lengkap oleh Kejari Bima. Artinya ini telah naik tahap prosesnya menjadi P21. Untuk tersangka yang merupakan Wakil Wali Kota Bima berikut barang bukti, akan segera kita limpahkan ke Kejari Bima, agar dapat disidangkan," Kata Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu M. Rayendra Rizkila Abadi Putra saat diwawancarai Jumat (7/5/2021) malam.
Baca juga: Bukittinggi Digemparkan Aksi Sedan Mewah Warna Merah Drifting di Jalan Raya
Sebelumnya, berkas tersangka Wawali Kota Bima , Feri Sofiyan sempat menjadi bola pimpong lantaran beberapa kali berkas tersebut naik turun, karena Kejaksaan menganggap berkas belum dilengkapi oleh pihak penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Bima Kota.
"Dari awal kami anggap berkas Feri Sofiyan sudah lengkap. Tanpa dirubah sedikit pun, berkas kasus Wawali Kota Bima terkait pembangunan dermaga atau jetty yang tak memiliki izin di kawasan laut Bonto, Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima, akhirnya dapat diterima atau P21 oleh Kejari Bima. Dan dinyatakan lengkap berkas tersangka itu, melalui surat yang dikirim oleh Kejari Bima pada Kamis kemarin," ungkap Rayendra.
Kembali dijelaskan, kasus pembangunan dermaga atau jetty milik pribadi Wakil Wali Kota Bima , yang dibangun di atas tanah milik negara tersebut, selain diketahui tak memiliki izin juga terdapat banyak pelanggaran lainnya. Baca juga: Pemudik Cantik Bermobil Mewah Marah Saat Diminta Putar Balik di Tol Cipali
Kata Rayendra, sesuai yang diungkapkan dalam pokok perkara yang telah dilaporkan oleh pelapor pada Juni 2020 lalu, di area lokasi pantai tersebut telah terjadi penimbunan sekitar tiga meter dari bibir pantai, serta terjadi pula pembabatan hutan magrove yang tumbuh di sekitar pantai bonto.
Dari hasil penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian, terlapor (Wakil Wali Kota Bima) tidak menghiraukan dampak buruk pembangunan dermaga itu, salah satunya menyebabkan kerusakan pada terumbu karang dan lamon, sebagai ekosistem laut yang hidup diperairan disekitar dermaga.
Baca juga: Kerap Jadi Tempat Berhubungan Seks Liar, Warung Remang-remang Dibakar
"Hal inilah yang menjadi sorotan publik, karena orang nomor dua di Kota Bima, dinilai telah menabrak aturan , dengan membangun dermaga tepat di depan villa pribadinya. Akhirnya kasus ini pun dilaporkan lebih dari satu pelapor di Mapolres Bima Kota, dan dilaporkan pula di Polda NTB," terangnya.
Setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, sambungnya, penyidik Tipidter dapat menetapkan terlapor Feri Sofiyan sebagai tersangka. "Atas kasus ini, Wakil Wali Kota Bima ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 9 November 2020. Akan tetapi baru pada tanggal 6 Mei 2021 dapat diterima oleh pihak Kejari Bima, setelah beberapa kali berkas tersangka naik turun," tegasnya.
Baca juga: Limbahnya Mencemari, Wakil Rakyat Blitar Tuding Investasi PT Greenfields Tak Bermanfaat
Polisi resmi menetapkan Wakil Wali Kota Bima , Feri Sofyan sebagai tersangka pada tanggal 9 November 2020, karena diduga melanggar pasal 109 UU Cipta Kerja (Omnibuslaw), atas perubahan pasal 109 UU No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal tersebut menjelaskan pidana terhadap perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan tanpa izin lingkungan. Pidananya penjara paling singkat satu tahun dan maksimal tiga tahun. Serta pidana denda maksimal Rp3 miliar.
(eyt)
Lihat Juga :
