MHU Optimistis UU Cipta Kerja Dorong Kebangkitan Sektor Penerbangan
Kamis, 29 April 2021 - 19:23 WIB
loading...
A
A
A
Sementara itu, Kepala Pusat Riset Inovasi Sumber Daya dan Kewilayahan Unpad, Prita Amalia menyotori salah satu poin temuan dalam PP Nomor 32 Tahun 2021 terkait aturan penghapusan pendaftaran pesawat yang merupakan konsekuensi dari terdaftarnya Indonesia dalam Capetown Convention.
"Ada pertentangan antara isi UU Penerbangan yang tidak diubah dalam UU Cipta Kerja dengan isi PP Nomor 32 Tahun 2021 dimana UU mengatur penghapusan pendaftaran pesawat dilakukan atas dasar permintaan dari pemilik atau lessor ketika terjadi cedera janji, sedangkan aturan pelaksanaan dalam peraturan pelaksanaan mengharuskan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap,” papar Prita.
Di laih pihak, pengamat sektor aviasi yang juga hadir dalam webinar, Alvin Lie mengingatkan hal yang perlu dibahas pasca diundangkannya UU Cipta Kerja, yakni terkait dengan pekerja atau sumber daya manusia (SDM), terutama sertifikasi, prosedur, serta validasi untuk sertifikasi yang dikeluarkan di luar negeri.
"Perlu diperhatikan sektor ketenagakerjaan seperti PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu dimana jika dikaitkan dengan industri penerbangan, masih banyak pilot yang bekerja dengan dasar kontrak waktu tertentu. Padahal, dalam konteks PKWT hanya mencakup pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan utama atau inti," sebut Alvin.
Dia menambahkan, masih terdapat beberapa airlines yang membebankan biaya type rating kepada pilotnya. Padahal, jika dikaitkan dengan peraturan ketenagakerjaan, seharusnya biaya tersebut di-cover oleh airlines.
Selain keempat pembicara di atas, webinar juga dihadiri oleh Head of Country Airbus Indonesia Dani Adriananta, Partner dari MKK Lawfirm Enny Purnomo Widhya, dan Kabag Hukum Perhubungan Udara Endah Purnama yang sama sama mendukung kebangkitan dunia penerbangan di Indonesia.
"Ada pertentangan antara isi UU Penerbangan yang tidak diubah dalam UU Cipta Kerja dengan isi PP Nomor 32 Tahun 2021 dimana UU mengatur penghapusan pendaftaran pesawat dilakukan atas dasar permintaan dari pemilik atau lessor ketika terjadi cedera janji, sedangkan aturan pelaksanaan dalam peraturan pelaksanaan mengharuskan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap,” papar Prita.
Di laih pihak, pengamat sektor aviasi yang juga hadir dalam webinar, Alvin Lie mengingatkan hal yang perlu dibahas pasca diundangkannya UU Cipta Kerja, yakni terkait dengan pekerja atau sumber daya manusia (SDM), terutama sertifikasi, prosedur, serta validasi untuk sertifikasi yang dikeluarkan di luar negeri.
"Perlu diperhatikan sektor ketenagakerjaan seperti PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu dimana jika dikaitkan dengan industri penerbangan, masih banyak pilot yang bekerja dengan dasar kontrak waktu tertentu. Padahal, dalam konteks PKWT hanya mencakup pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan utama atau inti," sebut Alvin.
Dia menambahkan, masih terdapat beberapa airlines yang membebankan biaya type rating kepada pilotnya. Padahal, jika dikaitkan dengan peraturan ketenagakerjaan, seharusnya biaya tersebut di-cover oleh airlines.
Selain keempat pembicara di atas, webinar juga dihadiri oleh Head of Country Airbus Indonesia Dani Adriananta, Partner dari MKK Lawfirm Enny Purnomo Widhya, dan Kabag Hukum Perhubungan Udara Endah Purnama yang sama sama mendukung kebangkitan dunia penerbangan di Indonesia.
(shf)
Lihat Juga :
