Warga Keluhkan Bansos dan Penonaktifan RT/RW di Reses Anggota DPRD Rezki

MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar , Rezki kembali menggelar reses masa sidang II tahun 2020-2021 di 6 titik Dapil I Makassar, Ujung Pandang, Rappocini, yang dimulai 20 April lalu.

Dalam Reses tersebut, Rezki banyak menyerap aspirasi dari warga, mulai dari persoalan infrastruktur, lingkungan hingga yang paling banyak yaitu masalah kesejahteraan.



Rata-rata masyarakat banyak mengeluhkan persoalan bansos, selain itu keluhan RT/RW terkait penonaktifan jabatan juga banyak terdengar di enam titik tersebut.

Titik pertama yang didatangi Rezki adalah Jalan Anuang Lr. 3/85 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar. Di wilayah tersebut masyarakat mengeluhkan rencana penonaktifan oleh Wali Kota Makassar , padahal masa jabatan sama sekali belum usai.

Masyarakat juga meminta adanya pembenahan drainase dan kebersihan karena daerah tersebut kerap kali dihampiri banjir saat musim hujan tiba.

Menjawab persoalan tersebut, Rezki mengatakan bahwa DPRD telah mengambil sikap, 7 fraksi telah meneken kesepakatan untuk tidak mendukung penonaktifan sepihak tersebut terutama dari fraksinya sendiri, Demokrat.

" DPRD siap memperjuangkan aspirasi masyarakat, soal resetting itu kita di DPRD sudah sepakat 7 Fraksi sudah bertanda tangan menolak," bebernya.



Sementara mengenai persoalan banjir dirinya akan berkoordinasi langsung dengan Dinas PU Kota Makassar menjelang monitoring dan evaluasi mendatang.

Setelah menerima aspirasi di wilayah tersebut, reses kemudian dilanjutkan di titik 2 di Jalan Sungai Pareman I Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung pandang.

Di wilayah ini, selain mengeluhkan soal RT RW, warga juga meminta bantuan sumbangan kursi posko Balla Ewako Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang.

Menjawab hal tersebut Rezki mengatakan bahwa penonaktifan RT dan RW tersebut sangat tanggung apalagi jabatan mereka hampir usai. Pihaknya juga akan secepatnya memenuhi kebutuhan yang diharapkan warga.



Di hari ketiga, reses dilanjutkan di Jalan Gunung Latimojong Lorong 76 Kelurajan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar. Adapun keluhan warga yaitu permintaan perbaikan drainase dan gorong gorong.

Sumbangan kursi dan timbangan di posyandu Jalan Gunung Latimojong lorong 76 Kelurahan Lariangbangi. Selanjutnya warga juga mengeluhkan penurunan usaha di masa pandemi Covid-19 .

"Kita akan benahi gorong-gorong tersebut kita akan koordinasi dengan PU untuk secepatnya bisa dicor, kemudian terkait bansos memang masih menuai persoalan karena kemarin ada penurunan jumlah bantuan insyaallah kota akan selesaikan, kita akan koordinasi dengan Dinsos," ucapnya.

Rezki kemudian bertandang di titik keempat di Jalan Sungai Limboto Lorong 56 No 28 Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang.

Di titik ini warga mengeluhkan pengurusan surat pindah yang berbasis online untuk PPDB, yang membutuhkan konsultasi lanjutan untuk diberi pemahaman apa saja solusi untuk sistem online yang masih sering terkendala.



Persoalan kedua yaitu masalah vaksin di mana warga mengharapkan vaksinasi terhadap mereka bisa secepatnya digelar.

"Persoalan surat pindah terkait PPDB tersebut saat ini masih dibahas di Disdik, pasalnya ada regulasi khusus yang harus dipenuhi warga untuk pengurusan tersebut. Ini memang perlu sosialisasi, kalau vaksin bertahap dilakukan, nanti akan dapat giliran, sekarang memang sementara terhenti karena stok kurang," ujarnya.

Esoknya, reses digelar di titik 5 di Jalan Pelanduk Lorang 2 Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar. Di wilayah ini masyarakat juga mengeluhkanbansosutamanya masyarakat kecil di tengah pandemi Covid-19 .

Selain itu warga juga meminta adanya bantuan timbangan, kursi dan meja di Posyandu Jalan Pelanduk kelurahan Maricayya.

Di hari yang sama Rezki kemudian bertandang di titik terakhir yaitu Jalan Gunung Lokon Lorong 59 A No 4 Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar.



Di wilayah ini warga juga mengeluhkan keluhan yang sama terkait resetting RT dan RW, selain itu bantuan sembako selama pandemi tahun ini diharapkan dapat secepatnya sampai.

Warga juga mengeluhkan adanya KTP yang tidak sinkron sesuai dengan domisili. Rezki mengatakan pihaknya akan secepatnya menindaklanjuti hal tersebut ke Dukcapil Kota Makassar .