Santri Diminta Dikecualikan dari Larangan Mudik, Ini Kata Pengamat

JAKARTA - Wacana santri dikecualikan dari larangan mudik sebagaimana diminta Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin menuai sorotan. Pemerintah disebut terkesan tidak serius mengurangi penyebaran Covid-19 di saat mudik lebaran 2021 .

"Banyak pihak sudah sepakat, sampai-sampai pengusaha bus yang terdampak besar mau menaati pemerintah. Justru sekarang tiba-tiba ada permintaan dispensasi dari penguasa," ujar Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno, Minggu (25/4/2021).

Menurutnya, jika pemerintah terlalu banyak memberikan dispensasi, pemerintah bakal terkesan tidak serius dalam menangani penyebaran Covid-19 di masa mudik lebaran nanti. Bila ada wacana permintaan dispensasi dari penguasa, ke depan akan banyak pihak yang meminta dispensasi pula.

Bahkan, tambahnya, bila sampai dikabulkan wacana santri dikecualikan dari larangan mudik, ke depan Ketua MPR atau DPR atau ketua partai lainnya juga bisa saja meminta dispensasi. Alhasil, apa gunanya aturan yang sudah dibuat susah-susah tersebut.

"Yang ada cabut saja semua aturan mudik yang sudah dibuat karena nanti terlalu banyak dispensasi yang diminta," katanya.

Baca Juga: Larangan Mudik 2021: Kalau Kesehatan Tidak Terlindungi, Bagaimana Bicara Ekonomi

Sebelumnya, Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin , Masduki mengatakan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar para santri mendapatkan dispensasi pada larangan mudik tahun ini. Jadi, para santri bisa pulang ke rumahnya masing-masing setelah menuntut ilmu di bulan Ramadan.

"Wakil Presiden meminta ada dispensasi agar para santri bisa pulang ke rumah masing-masing, tidak dikenai oleh aturan-aturan yang ketat terkait larangan mudik yang berhubungan dengan konteks pandemi. Itu permohonan dari Wakil Presiden supaya ada kemudahan bagi santri-santri," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (23/4/2021).

Menurut Masduki, alasan dispensasi perlu dilakukan karena periode kepulangan santri biasanya terjadi pada momen menjelang lebaran. Sedangkan letak pesantren dengan rumahnya biasanya berbeda kota atau berada di lintas wilayah.

"Pada saat terjadi larangan mudik Lebaran nanti juga akan terjadi para santri pondok pesantren akan pulang dari belajar. Dalam hal ini kalau mengikuti peraturan yang ada, maka para santri yang sedang pulang belajar dari satu pesantren banyak yang lintas wilayah. Oleh karena itu, perlu ada semacam dispensi," jelasnya.

Baca Juga: DPR Berharap Pemda Ikuti Instruksi Pemerintah Pusat Terkait Larangan Mudik

Menurut Masduki, salah satu yang bisa dicontoh adalah tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memberi pengecualian larangan mudik lebaran bagi santri yang pulang belajar dari pesantren. Kebijakan ini diharapkan bisa diikuti oleh daerah-daerah lainya, seperti Jawa Barat hingga Jawa Tengah.

"Satu contoh yang bagus sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur. Bagaimana supaya daerah lain Jawa tengah, Jawa Barat dan daerah lain memberikan kemudahan khusus kepada para santri yang pulang belajar dari pesantren. Karena memang khusus pesantren-pesantren tradisional banyak melakukan kajian-kajian khusus di bulan Ramadan," jelasnya.

Masduki menambahkan, Wapres pun meminta agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) membuat surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo maupun Wapres. Sehingga dispensasi mudik Lebaran untuk santri bisa diberikan.

"Kalau dianggap perlu Wapres minta kepada pengurus NU untuk membuat surat khusus kepada Presiden dan Wapres supaya ada dispensasi. Itu penting agar santri yang pulang belajar bisa bertemu dengan orang tuanya dengan lancar," ucapnya.

Baca Juga: THR Dibayar Full, Tapi Larangan Mudik Bikin Efeknya Minim ke Ekonomi