Cegah Korupsi di Indonesia Lewat SNI Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Kamis, 21 Mei 2020 - 15:23 WIB
loading...
Cegah Korupsi di Indonesia...
Knowledge Sharing Online yang digelar BSN terkait SNI Manajemen Anti Penyuapan. Foto/Istimewa
A A A
MAKASSAR - Korupsi masuk kategori kejahatan luar biasa alias extraordinary crime, dimana dampaknya buruk terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Pemerintah Indonesia pun terus melakukan upaya strategis mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, memberi amanah kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk melakukan Aksi Inisiasi Sertifikasi Sistem Anti Korupsi di Indonesia.

BSN kini telah menetapkan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Penerapan standar ini akan membantu organisasi membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan program kepatuhan anti penyuapan. Berdasarkan data dari Transparancy International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2019 naik dua poin menjadi 40 dari posisi 38 di tahun 2018.

Baca Juga: UKM Binaan BSN di Makassar Sukses Kantongi Label SNI

“Artinya upaya-upaya yang dilakukan oleh negara kita memberikan dampak yang positif. Di wilayah Asia Tenggara sendiri, Indonesia menduduki posisi keempat dari 10 negara ASEAN. Ke depanya, masih banyak upaya dan strategi yang harus dilakukan untuk menekan korupsi di Indonesia,” demikian diungkapkan oleh Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Zakiyah, Rabu (20/5/2020) saat membuka kegiatan Web Seminar (Webinar) Penerapan SMAP Berbasis SNI ISO 37001:2016.

Zakiyah menjelaskan berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2018 mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, arah kebijakan nasional adalah mencegah korupsi di Indonesia. Untuk itu, selain menetapkan SNI Sistem Manajemen Anti Penyuapan, BSN juga telah menetapkan skema sertifikasinya, serta melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengakreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian yang siap melakukan sertifikasi SNI SMAP. Saat ini, terdapat 10 Lembaga Sertifikasi SMAP yang sudah terakreditasi KAN.

“Lembaga-lembaga Sertifikasi SMAP yang sudah terakreditasi oleh KAN adalah lembaga independen, professional, dan dapat dipercaya,” terang Zakiyah.

Digunakan 92 Organisasi
Zakiyah melanjutkan bahwa hingga saat ini di Indonesia terdapat 119 organisasi yang telah tersertifikasi SNI ISO 37001 yang terdiri dari 92 organisasi pemerintah, 25 organisasi swasta, dan 1 BUMN.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pemakaian Material di...
Pemakaian Material di Sektor Hulu Migas Harus Berbasis Regulasi
Bersama KPK, Rutan Bangil...
Bersama KPK, Rutan Bangil Gelar Penguatan Pendidikan Budaya Anti Korupsi
Perindo dan DPM Bali...
Perindo dan DPM Bali Dukung Gerakan Antikorupsi, Tegaskan Tolak Politik Uang
Para Bupati di Jateng...
Para Bupati di Jateng Sebut Slogan Mboten Korupsi Mboten Ngapusi Ala Ganjar Mengakar hingga ke Desa
Jadi Mentor Antikorupsi...
Jadi Mentor Antikorupsi Eselon II se-Indonesia, Ganjar: Pimpinan Jadi Contoh Berintegritas
Ganjar Ingatkan Kepala...
Ganjar Ingatkan Kepala Sekolah SMA Negeri untuk Jaga Integritas, Tidak Ada Pungli!
Peringatan Hari Anti...
Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Jakarta
Wujudkan Indonesia Emas...
Wujudkan Indonesia Emas 2045, BSN Perkuat Infrastruktur Mutu Nasional
Prabowo: Indonesia Sedang...
Prabowo: Indonesia Sedang Berjuang Lawan Korupsi dan Pebisnis Serakah
Rekomendasi
Kejagung Ungkap Peran...
Kejagung Ungkap Peran Glory Harimas Sihombing di Kasus Korupsi MBG: Jual Titik SPPG
Ini Amalan Terbaik bagi...
Ini Amalan Terbaik bagi Wanita Haid dan Nifas di Bulan Muharram
Glory Harimas Sihombing...
Glory Harimas Sihombing Jadi Tersangka Baru Korupsi MBG
Berita Terkini
LAZ Abulyatama Indonesia...
LAZ Abulyatama Indonesia Resmikan Cabang LPP Jawa Barat
Pengadilan Eksekusi...
Pengadilan Eksekusi Kawasan Hotel Sultan, Aset Dipindahkan ke Gudang di Cikarang
Polda Metro Gandeng...
Polda Metro Gandeng Kemenhaj Cari Solusi bagi Korban Dugaan Penipuan Hanania Travel
KPU Jakarta Timur Dorong...
KPU Jakarta Timur Dorong Parpol Memperbarui Data
Gelombang Demonstrasi...
Gelombang Demonstrasi Berlanjut di Medan Merdeka Selatan, Mahasiswa Sampaikan Kritik Kebijakan Pemerintah
Konsep 8B Jadi Usulan...
Konsep 8B Jadi Usulan Fahira Idris untuk Wujudkan Jakarta yang Inklusif dan Berkeadilan
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved