Ganjar Ingatkan Kepala Sekolah SMA Negeri untuk Jaga Integritas, Tidak Ada Pungli!
loading...
A
A
A
SEMARANG - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengingatkan para kepala sekolah SMA, SMK ataupun SLB Negeri di Jateng agar menjaga integritasnya. Orang nomor satu di Provinsi Jateng itu tidak ingin lagi ada temuan pungutan liar (pungli) dalam bentuk apapun.
Ganjar mengatakan itu usai menyerahkan keputusan pengangkatan kepala sekolah dan pengarahan kepada Kepala SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri di Balai Pengembangan Pendidikan Khusus, di Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Selasa (18/7/2023).
“Saya titipkan pada bapak ibu Guru, yuk kita genjot anak-anak agar sekolahnya senang, prestasinya bagus. Mereka bisa adaptif dengan perkembangan zaman dan tidak ada pungli,” kata Ganjar yang juga Bacapres PDIP yang didukung Partai Perindo itu.
Ganjar menuturkan, kepala sekolah dan guru punya pekerjaan rumah yang berat. Khususnya dalam mendidik dan meningkatkan sumber daya manusia dalam menghadapi bonus demografi.
Kegiatan di Sendangmulyo itu sendiri dihadiri sekira 700 kepala sekolah se-Jateng, atau hampir 90 persen. Sebanyak 189 di antaranya menerima SK pengangkatan sebagai kepala sekolah di mana 62 orang di antaranya merupakan kepala sekolah baru. Mereka berhasil lolos seleksi dari total 440 calon guru penggerak.
Ganjar menyinggung masalah pungutan liar (pungli) yang baru-baru ini ditemukan di sebuah SMK Negeri di Kabupaten Rembang.
Dia menegaskan ingin mewujudkan akses pendidikan merata di Jateng dan berupaya mewujudkan sekolah gratis. Sebab itulah Ganjar tidak menghendaki adanya pungli dalam bentuk apapun di sekolah, terutama di SMA Negeri atau sederajat yang menjadi kewenangannya, di bawah pemerintah provinsi.
“Kenapa saya sampaikan, agar kemudian siswa-siswa itu pada saat belajar tidak lagi terbebani apalagi yang tidak mampu. Nah ini saya ingatkan betul kepada mereka,” tambah Ganjar.
Selain soal pungli, Ganjar juga mengingatkan soal ideologi, khususnya mereka yang telah menandatangani pakta integritas.
“Semua menandatangani pakta integritas. bahwa dia harus membawa nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila, itu kita tegas. Berikutnya tidak korupsi, maka termasuk pungli di dalamnya kita sampaikan secara terbuka. Kalau tidak pasti saya akan ambil tindakan tegas,” tegasnya.
Ganjar mengatakan itu usai menyerahkan keputusan pengangkatan kepala sekolah dan pengarahan kepada Kepala SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri di Balai Pengembangan Pendidikan Khusus, di Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Selasa (18/7/2023).
“Saya titipkan pada bapak ibu Guru, yuk kita genjot anak-anak agar sekolahnya senang, prestasinya bagus. Mereka bisa adaptif dengan perkembangan zaman dan tidak ada pungli,” kata Ganjar yang juga Bacapres PDIP yang didukung Partai Perindo itu.
Ganjar menuturkan, kepala sekolah dan guru punya pekerjaan rumah yang berat. Khususnya dalam mendidik dan meningkatkan sumber daya manusia dalam menghadapi bonus demografi.
Kegiatan di Sendangmulyo itu sendiri dihadiri sekira 700 kepala sekolah se-Jateng, atau hampir 90 persen. Sebanyak 189 di antaranya menerima SK pengangkatan sebagai kepala sekolah di mana 62 orang di antaranya merupakan kepala sekolah baru. Mereka berhasil lolos seleksi dari total 440 calon guru penggerak.
Ganjar menyinggung masalah pungutan liar (pungli) yang baru-baru ini ditemukan di sebuah SMK Negeri di Kabupaten Rembang.
Dia menegaskan ingin mewujudkan akses pendidikan merata di Jateng dan berupaya mewujudkan sekolah gratis. Sebab itulah Ganjar tidak menghendaki adanya pungli dalam bentuk apapun di sekolah, terutama di SMA Negeri atau sederajat yang menjadi kewenangannya, di bawah pemerintah provinsi.
“Kenapa saya sampaikan, agar kemudian siswa-siswa itu pada saat belajar tidak lagi terbebani apalagi yang tidak mampu. Nah ini saya ingatkan betul kepada mereka,” tambah Ganjar.
Selain soal pungli, Ganjar juga mengingatkan soal ideologi, khususnya mereka yang telah menandatangani pakta integritas.
“Semua menandatangani pakta integritas. bahwa dia harus membawa nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila, itu kita tegas. Berikutnya tidak korupsi, maka termasuk pungli di dalamnya kita sampaikan secara terbuka. Kalau tidak pasti saya akan ambil tindakan tegas,” tegasnya.
(shf)