Dikeluhkan Warga, Drainase Kawasan Timur Kota Perlu Dituntaskan
loading...
A
A
A
MAKASSAR - Masalah banjir masih menjadi keluhan bagi warga yang bermukim di Kecamatan Biringkanayya dan Tamalanrea. Kondisi saluran drainase di kedua daerah tersebut belum memadai.
Kondisi itu tak ditampik Fraksi PDIP DPRD Makassar , Galmerrya Kondorura. Kata dia, persoalan ini sudah seringkali dikeluhkan sebab jika hujan turun wilayah ini selalu terendam banjir.
"Banyak warga yang mengeluhkan soal drainase dan hal itu kita akan masukkan ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah ( SIPD )," ucap Galmerrya.
Terkait pembangunan, kata Galmerrya, ada mekanisme yang harus dilewati. Yakni, usulan masyarakat mulai dari tingkat kelurahan, kemudian Kecamatan lalu dibahas di musrenbang Kota.
Dia pun mengaku siap memperjuangkan semua aspirasi masyarakat yang ada di dapilnya. "Tentu kita akan kawal aspirasi dari masyarakat," tutur dia.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Makassar, Abdi Asmara mengatakan pemerintah kota harus mencermati dan mengidentifikasi persoalan pembangunan. Apalagi, dia melihat pembangunan di Kota Makassar belum merata disemua wilayah.
"Pembangunan di Kota Makassar itu belum merata, terutama masalah banjir. Ini yang harus menjadi fokus kita di RPJMD," tegas Abdi.
Sebagai Ketua Komisi C Bidang Pembangunan, Abdi tidak mau anggaran negara banyak dihabiskan untuk kegiatan yang bersifat seremoni. Padahal, menurut dia, masih banyak pembangunan yang belum tersentuh oleh pemerintah.
Khususnya dalam hal penanganan banjir dan peningkatan jalan lingkungan. Sehingga, dia berharap persoalan ini menjadi fokus pemerintah selama lima tahun ke depan.
"Jangan sampai cuma seremoni yang mengakibatkan anggaran kita besar tetapi ada hak masyarakat yang terlupakan. Seperti, banjir belum tertangani dengan baik, dan masih banyak jalan tanah yang belum dipaving," ujar dia.
Kondisi itu tak ditampik Fraksi PDIP DPRD Makassar , Galmerrya Kondorura. Kata dia, persoalan ini sudah seringkali dikeluhkan sebab jika hujan turun wilayah ini selalu terendam banjir.
"Banyak warga yang mengeluhkan soal drainase dan hal itu kita akan masukkan ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah ( SIPD )," ucap Galmerrya.
Terkait pembangunan, kata Galmerrya, ada mekanisme yang harus dilewati. Yakni, usulan masyarakat mulai dari tingkat kelurahan, kemudian Kecamatan lalu dibahas di musrenbang Kota.
Dia pun mengaku siap memperjuangkan semua aspirasi masyarakat yang ada di dapilnya. "Tentu kita akan kawal aspirasi dari masyarakat," tutur dia.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Makassar, Abdi Asmara mengatakan pemerintah kota harus mencermati dan mengidentifikasi persoalan pembangunan. Apalagi, dia melihat pembangunan di Kota Makassar belum merata disemua wilayah.
"Pembangunan di Kota Makassar itu belum merata, terutama masalah banjir. Ini yang harus menjadi fokus kita di RPJMD," tegas Abdi.
Sebagai Ketua Komisi C Bidang Pembangunan, Abdi tidak mau anggaran negara banyak dihabiskan untuk kegiatan yang bersifat seremoni. Padahal, menurut dia, masih banyak pembangunan yang belum tersentuh oleh pemerintah.
Khususnya dalam hal penanganan banjir dan peningkatan jalan lingkungan. Sehingga, dia berharap persoalan ini menjadi fokus pemerintah selama lima tahun ke depan.
"Jangan sampai cuma seremoni yang mengakibatkan anggaran kita besar tetapi ada hak masyarakat yang terlupakan. Seperti, banjir belum tertangani dengan baik, dan masih banyak jalan tanah yang belum dipaving," ujar dia.
(agn)