Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Lukai NU, Pimpinan DPRD Jatim Minta Kemendikbud Tarik Kamus Sejarah Indonesia
loading...
Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah. Foto/Dok
A
A
A
SURABAYA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) baru saja menerbitkan Kamus Sejarah Indonesia (KSI) terdiri atas dua jilid. Jilid I Nation Formation (1900-1950) dan Jilid II Nation Building (1951-1998).
Pada sampul Jilid I terpampang foto Hadratus Syech Hasyim Asy'ari . Namun, pendiri NU itu justru tidak ditulis nama dan perannya dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Hal yang sama terjadi pada Jilid II, tidak ada ulasan tentang Presiden ke-4 KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Padahal sejumlah tokoh lain yang kontroversial justru ada dalam KSI.
Fakta itu memantik kekecewaan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah. Menurut Anik, ini adalah bentuk diskriminasi dan pelecehan pada kaum santri dan NU, karena secara tidak langsung menghilangkan rekam jejak santri dalam perjuangan kemerdekaan.
"Ini sama dengan pelecehan terhadap NU , kiai dan kaum santri. Kami minta Mendibud Nadiem Makarim minta maaf secara terbuka dan menarik kamus yang sudah diterbitkan, untuk direvisi dan disempurnakan," tegas Anik Maslachah, Senin (19/4/2021) malam.
Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur ini mengingatkan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawanya . Tidak akan ada resolusi jihad yang menjadi embrio perlawanan pada penjajah tanpa KH. Hasyim Asy'ari yang menggerakkan santrinya kala itu.
Ia melanjutkan, pun juga tidak akan ada peristiwa pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya, tanpa adanya resolusi jihad yang sudah mendapat dilegitimasi dari negara dengan ditetapkannya menjadi hari besar nasional.
Pada sampul Jilid I terpampang foto Hadratus Syech Hasyim Asy'ari . Namun, pendiri NU itu justru tidak ditulis nama dan perannya dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Hal yang sama terjadi pada Jilid II, tidak ada ulasan tentang Presiden ke-4 KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Padahal sejumlah tokoh lain yang kontroversial justru ada dalam KSI.
Fakta itu memantik kekecewaan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah. Menurut Anik, ini adalah bentuk diskriminasi dan pelecehan pada kaum santri dan NU, karena secara tidak langsung menghilangkan rekam jejak santri dalam perjuangan kemerdekaan.
"Ini sama dengan pelecehan terhadap NU , kiai dan kaum santri. Kami minta Mendibud Nadiem Makarim minta maaf secara terbuka dan menarik kamus yang sudah diterbitkan, untuk direvisi dan disempurnakan," tegas Anik Maslachah, Senin (19/4/2021) malam.
Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur ini mengingatkan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawanya . Tidak akan ada resolusi jihad yang menjadi embrio perlawanan pada penjajah tanpa KH. Hasyim Asy'ari yang menggerakkan santrinya kala itu.
Ia melanjutkan, pun juga tidak akan ada peristiwa pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya, tanpa adanya resolusi jihad yang sudah mendapat dilegitimasi dari negara dengan ditetapkannya menjadi hari besar nasional.
Explore More