Anggota KPU Luwu Timur Jalani Sidang Etik DKPP RI
Kamis, 15 April 2021 - 20:14 WIB
loading...
Sidang etik DKPP RI dengan teradu anggota KPU Luwu Timur. Sidang digelar secara virtual, Jumat (15/4/2021). Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang pemeriksaan virtual dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 52-PKE DKPP/II/2021, Kamis (15/4).
Perkara ini diadukan Erwin R Sandi. Ia mengadukan ketua dan anggota KPU Kabupaten Luwu Timur (Lutim) yakni Zaenal, Muhammad Abu, Adam Safar, Mulyamah Mulkin, dan Hastuti Hasan sebagai Teradu I sampai V.
Baca juga: DKPP RI Batalkan Perkara yang Seret Bawaslu Sidrap
Kelima Teradu didalilkan tidak cermat terhadap kesesuaian nama bakal pasangan calon bupati Luwu Timur antara KTP elektronik (e-KTP) dengan formulir model B.1 KWK partai politik pengusung yang dikeluarkan oleh Partai Hanura dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) .
Dalam e-KTP calon bupati Luwu Timur tertulis Ir H Muhammad Thorig Husler. Sedangkan formulir model B.1-KWK parpol pengusung tertulis Ir H Muh Thoriq Husler yang ditandatangani oleh masing-masing ketua umum dan sekretaris jenderal.
Perbedaan nama tersebut kemudian dilaporkan Pengadu ke Bawaslu Luwu Timur dengan nomor registrasi 04/Reg/LP/PB/kab/27.10/X/2020. Menurut Pengadu, laporan tersebut memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“ KPU Kabupaten Luwu Timur kemudian tidak menindaklanjuti laporan dinyatakan telah memenuhi pelanggaran administrasi oleh Bawaslu ,” ungkap Pengadu dalam sidang pemeriksaan.
Pengadu juga menyebut ketua dan anggota KPU Luwu Timur tidak transparan mengenai rapat pleno yang dilakukan untuk membahas rekomendasi Bawaslu. Sehingga tidak ada tindak lanjut apapun atas pelanggaran tersebut.
Baca juga: Eks Napi Lolos di Pilkada, 7 Penyelenggara Pemilu di Papua Dipecat DKPP
Sementara itu, kelima Teradu membantah pokok aduan yang disampaikan Pengadu. Teradu menegaskan telah memenuhi undangan Bawaslu Luwu Timur untuk memberikan klarifikasi atas perbedaan nama calon bupati tersebut.
Terhadap laporan pelanggaran nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/27.10/X/2020, Teradu menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu dengan membuat status laporan tersebut ke dalam Form A.17.
Teradu mengaku telah berkonsultasi dengan KPU Sulsel terkait laporan pelanggaran tersebut. KPU Sulsel memberikan arahan untuk koordinasi dengan partai pengusul, yakni Hanura dan PKS.
“Setelah pleno tertutup kami memutuskan untuk melakukan klarifikasi ke DPC Hanura dan DPC PKS Luwu Timur. Kemudian diperoleh keterangan dari kedua parpol tersebut jika identitas Muhammad Thorig Husler dan Muhammad Thoriq Husler adalah orang yang sama,” tegas Zaenal.
Identitas calon bupati dalam dokumen lain di kedua partai pengusung tersebut, sambung Zaenal, adalah sama yakni Muhammad Thoriq Husler (sesuai dengan e-KTP).
Baca juga: Putusan DKPP RI, 2 Komisioner KPU Barru Terbukti Lakukan Pelanggaran Etik
“Kami telah bertindak profesional sesuai dengan standar operasional prosedur dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran. Apa yang disampaikan oleh Pengadu tidak benar sama sekali,” jelasnya.
Sebagai informasi, sidang pemeriksaan dipimpin oleh Ketua Majelis Moch. Afifuddin. Bertindak sebagai anggota majelis antara lain Rachmiwati Agustini (TPD unsur masyarakat), Misna M Attas (TPD unsur KPU), dan Asradi (TPD unsur masyarakat).
Perkara ini diadukan Erwin R Sandi. Ia mengadukan ketua dan anggota KPU Kabupaten Luwu Timur (Lutim) yakni Zaenal, Muhammad Abu, Adam Safar, Mulyamah Mulkin, dan Hastuti Hasan sebagai Teradu I sampai V.
Baca juga: DKPP RI Batalkan Perkara yang Seret Bawaslu Sidrap
Kelima Teradu didalilkan tidak cermat terhadap kesesuaian nama bakal pasangan calon bupati Luwu Timur antara KTP elektronik (e-KTP) dengan formulir model B.1 KWK partai politik pengusung yang dikeluarkan oleh Partai Hanura dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) .
Dalam e-KTP calon bupati Luwu Timur tertulis Ir H Muhammad Thorig Husler. Sedangkan formulir model B.1-KWK parpol pengusung tertulis Ir H Muh Thoriq Husler yang ditandatangani oleh masing-masing ketua umum dan sekretaris jenderal.
Perbedaan nama tersebut kemudian dilaporkan Pengadu ke Bawaslu Luwu Timur dengan nomor registrasi 04/Reg/LP/PB/kab/27.10/X/2020. Menurut Pengadu, laporan tersebut memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“ KPU Kabupaten Luwu Timur kemudian tidak menindaklanjuti laporan dinyatakan telah memenuhi pelanggaran administrasi oleh Bawaslu ,” ungkap Pengadu dalam sidang pemeriksaan.
Pengadu juga menyebut ketua dan anggota KPU Luwu Timur tidak transparan mengenai rapat pleno yang dilakukan untuk membahas rekomendasi Bawaslu. Sehingga tidak ada tindak lanjut apapun atas pelanggaran tersebut.
Baca juga: Eks Napi Lolos di Pilkada, 7 Penyelenggara Pemilu di Papua Dipecat DKPP
Sementara itu, kelima Teradu membantah pokok aduan yang disampaikan Pengadu. Teradu menegaskan telah memenuhi undangan Bawaslu Luwu Timur untuk memberikan klarifikasi atas perbedaan nama calon bupati tersebut.
Terhadap laporan pelanggaran nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/27.10/X/2020, Teradu menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu dengan membuat status laporan tersebut ke dalam Form A.17.
Teradu mengaku telah berkonsultasi dengan KPU Sulsel terkait laporan pelanggaran tersebut. KPU Sulsel memberikan arahan untuk koordinasi dengan partai pengusul, yakni Hanura dan PKS.
“Setelah pleno tertutup kami memutuskan untuk melakukan klarifikasi ke DPC Hanura dan DPC PKS Luwu Timur. Kemudian diperoleh keterangan dari kedua parpol tersebut jika identitas Muhammad Thorig Husler dan Muhammad Thoriq Husler adalah orang yang sama,” tegas Zaenal.
Identitas calon bupati dalam dokumen lain di kedua partai pengusung tersebut, sambung Zaenal, adalah sama yakni Muhammad Thoriq Husler (sesuai dengan e-KTP).
Baca juga: Putusan DKPP RI, 2 Komisioner KPU Barru Terbukti Lakukan Pelanggaran Etik
“Kami telah bertindak profesional sesuai dengan standar operasional prosedur dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran. Apa yang disampaikan oleh Pengadu tidak benar sama sekali,” jelasnya.
Sebagai informasi, sidang pemeriksaan dipimpin oleh Ketua Majelis Moch. Afifuddin. Bertindak sebagai anggota majelis antara lain Rachmiwati Agustini (TPD unsur masyarakat), Misna M Attas (TPD unsur KPU), dan Asradi (TPD unsur masyarakat).
(luq)
Lihat Juga :
