Penyederhanaan Birokrasi Pemkab Lutra, 7 Jabatan Ini Berpotensi Tidak Dialihkan
Sabtu, 10 April 2021 - 14:53 WIB
loading...
epala Bagian (Kabag) Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Luwu Utara, Muhammad Hadi. Foto: Istimewa
A
A
A
LUWU UTARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah saat ini melakukan identifikasi jabatan administrasi pengawas yang akan disetarakan ke jabatan fungsional.
Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi di lingkup Pemkab Luwu Utara sebagai upaya pemerintah pusat menciptakan birokrasi yang dinamis dan agile (lincah), mewujudkan ASN yang profesional, mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja, serta mempercepat sistem kerja birokrasi.
Baca juga: Wabup Lutra Sebut Science Techno Unhas Pintu Masuk Kembangkan Inovasi Daerah
Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Luwu Utara , Muhammad Hadi mengatakan, pihaknya akan menjadwal seluruh perangkat daerah (PD) untuk melakukan proses identifikasi jabatan administrasi ke jabatan fungsional.
“Ini (identifikasi) segera kita lakukan karena pada minggu III April 2021 akan dilakukan validasi di tingkat provinsi sebelum dikirim ke Kemendagri untuk mendapatkan persetujuan pada minggu IV April 2021,” kata Muhammad Hadi, Jumat (9/4/2021), di Masamba.
Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi di lingkup Pemkab Luwu Utara sebagai upaya pemerintah pusat menciptakan birokrasi yang dinamis dan agile (lincah), mewujudkan ASN yang profesional, mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja, serta mempercepat sistem kerja birokrasi.
Baca juga: Wabup Lutra Sebut Science Techno Unhas Pintu Masuk Kembangkan Inovasi Daerah
Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Luwu Utara , Muhammad Hadi mengatakan, pihaknya akan menjadwal seluruh perangkat daerah (PD) untuk melakukan proses identifikasi jabatan administrasi ke jabatan fungsional.
“Ini (identifikasi) segera kita lakukan karena pada minggu III April 2021 akan dilakukan validasi di tingkat provinsi sebelum dikirim ke Kemendagri untuk mendapatkan persetujuan pada minggu IV April 2021,” kata Muhammad Hadi, Jumat (9/4/2021), di Masamba.
Lihat Juga :
