Polda Jatim Kirim Bantuan Sosial untuk Korban Banjir Bandang di NTT

SURABAYA - Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo melakukan penyerahan secara simbolis dan melepas pendistribusian bantuan sosial untuk korban banjir bandang Nusa Tenggara Timur (NTT) di depan di Mapolda Jatim, Rabu (7/4/2021). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Irwasda Polda Jatim dan para Pejabat Utama Polda Jatim.

Bantuan yang diberikan berupa beras 4 ton, air mineral 100 dus, hand sanitizer 30 dus, mie instan 1.800 dus, pakaian + pembalut + pampers 331 dus, peralatan mandi + selimut 300 dus dan obat obatan + masker 98 dus.

Baca juga: Terkait Hilangnya Barang Bukti 11 Kg Sabu, Ini Tanggapan Polrestabes Surabaya

“Dengan pendistribusian bantuan sosial ini, kami harap bisa meringankan beban para korban banjir bandang yang dialami oleh saudara saudara kita di NTT,” kata Slamet.

Pihaknya berterima kasih pada Polres atau jajaran wilayah dan Polda Jatim yang telah berupaya mengumpulkan bantuan sosial ini untuk didistribusikan kepada para korban banjir bandang di NTT.

“Telah kita ketahui bersama melalui media sosial maupun media elektronik, akibat banjir bandang di NTT, mengakibatkan berbagai infrastruktur rusak dan menelan korban jiwa,” pungkas Slamet.

Baca juga: Geledah Kantor PDAM Giri Tirta Gresik, KPK Bawa Dua Koper Dokumen

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di NTT telah menewaskan 128 orang dan 8.424 orang dari 2.019 keluarga mengungsi.

Dari jumlah yang meninggal dunia tersebut, Kabupaten Lembata 67 orang, Flores Timur 49, dan Alor 12 orang. Sedangkan orang hilang mencapai 72 orang. Rinciannya, Kabupaten Alor 28 orang, Flores Timur 23, dan Lembata 21 orang. Bencana tersebut juga mengakibatkan 1.962 unit rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat.

Meski demikian, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan pemerintah belum perlu menetapkan status bencana di NTT sebagai bencana nasional. Menurutnya, status bencana nasional baru akan ditetapkan jika kegiatan pemerintahan daerah lumpuh total. BNPB menilai saat ini pemerintah daerah, baik kota atau kabupaten, dan provinsi masih bisa menangani bencana banjir bandang