Bantu Korban Bencana NTT, Pemprov Jatim Berencana Kirim Rp1 Miliar dan 1 Ton Beras
Rabu, 07 April 2021 - 07:28 WIB
loading...
Pemprov Jatim berencana mengirim bantuan beras dan uang tunai Rp1 miliar
A
A
A
SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) berencana mengirim bantuan uang senilai Rp1 miliar dan 1 ton beras untuk para korban bencana banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang di Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Sesuai arahan Ibu Gubernur kemarin, kami akan membantu uang Rp1 miliar dengan beras 1 ton. Bantuan akan dikirim pada 10 April 2021 jalur laut dengan KRI Semarang," ujar Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Rabu (7/4/2021).
Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka Segera Dilakukan, Pemprov Jatim Diminta Percepat Vaksinasi Guru
Sementara ditanya soal apakah ada warga Jatim yang menjadi korban bencana di NTT, mantan Bupati Tulungagung itu menyampaikan akan mengeceknya lebih detail lagi."Belum dicek. Nanti kita akan ada yang ke sana," terangnya.
Sedang terkait pengiriman personil untuk membantu penanganan bencana banjir bandang NTT, Heru kembali menegaskan bahwa pihaknya akan melihat kondisi terlebih dulu.
"Makanya akan melihat kondisi di sana, apakah kita menurunkan personil atau tidak. Prinsipnya Ibu Gubernur memberikan arahan untuk membantu 1 Ton Beras sementara dan uang Rp1 miliar," ujar Heru.
Baca juga: 75 Personel Satbrimob Polda Jatim BKO ke Polda NTT, Bantu Korban Banjir Bandang
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di NTT telah menewaskan 128 orang dan 8.424 orang dari 2.019 keluarga mengungsi.
Dari jumlah yang meninggal dunia tersebut, Kabupaten Lembata 67 orang, Flores Timur 49, dan Alor 12 orang. Sedangkan orang hilang mencapai 72 orang. Rinciannya, Kabupaten Alor 28 orang, Flores Timur 23, dan Lembata 21 orang. Bencana tersebut juga mengakibatkan 1.962 unit rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat.
Meski demikian, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan pemerintah belum perlu menetapkan status bencana di NTT sebagai bencana nasional. Menurutnya, status bencana nasional baru akan ditetapkan jika kegiatan pemerintahan daerah lumpuh total. BNPB menilai saat ini pemerintah daerah, baik kota atau kabupaten, dan provinsi masih bisa menangani bencana banjir bandang.
"Sesuai arahan Ibu Gubernur kemarin, kami akan membantu uang Rp1 miliar dengan beras 1 ton. Bantuan akan dikirim pada 10 April 2021 jalur laut dengan KRI Semarang," ujar Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Rabu (7/4/2021).
Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka Segera Dilakukan, Pemprov Jatim Diminta Percepat Vaksinasi Guru
Sementara ditanya soal apakah ada warga Jatim yang menjadi korban bencana di NTT, mantan Bupati Tulungagung itu menyampaikan akan mengeceknya lebih detail lagi."Belum dicek. Nanti kita akan ada yang ke sana," terangnya.
Sedang terkait pengiriman personil untuk membantu penanganan bencana banjir bandang NTT, Heru kembali menegaskan bahwa pihaknya akan melihat kondisi terlebih dulu.
"Makanya akan melihat kondisi di sana, apakah kita menurunkan personil atau tidak. Prinsipnya Ibu Gubernur memberikan arahan untuk membantu 1 Ton Beras sementara dan uang Rp1 miliar," ujar Heru.
Baca juga: 75 Personel Satbrimob Polda Jatim BKO ke Polda NTT, Bantu Korban Banjir Bandang
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di NTT telah menewaskan 128 orang dan 8.424 orang dari 2.019 keluarga mengungsi.
Dari jumlah yang meninggal dunia tersebut, Kabupaten Lembata 67 orang, Flores Timur 49, dan Alor 12 orang. Sedangkan orang hilang mencapai 72 orang. Rinciannya, Kabupaten Alor 28 orang, Flores Timur 23, dan Lembata 21 orang. Bencana tersebut juga mengakibatkan 1.962 unit rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat.
Meski demikian, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan pemerintah belum perlu menetapkan status bencana di NTT sebagai bencana nasional. Menurutnya, status bencana nasional baru akan ditetapkan jika kegiatan pemerintahan daerah lumpuh total. BNPB menilai saat ini pemerintah daerah, baik kota atau kabupaten, dan provinsi masih bisa menangani bencana banjir bandang.
(msd)
Lihat Juga :
