Serikat Nelayan NU Menolak Rencana Impor Garam
Rabu, 24 Maret 2021 - 16:46 WIB
loading...
A
A
A
Sesuai RPJMN, kata dia, pada tahun 2021 produksi garam nasional adalah 3 juta ton. Sedangkan kebutuhan nasional berkisar pada angka 4 juta ton. “Sehingga jika impor 3 juta ton, lalu petani mau makan apa? Anak-anak mereka mau sekolah pakai apa? Jika dibiarkan terus seperti ini maka petani adalah pihak yang dirugikan, sehingga para petani berpotensi alih profesi dan lahan garam berpotensi alih fungsi. Lebih lanjut maka negara kita akan benar-benar bergantung pada impor, tidak berdaulat pada sektor pangan,” kata Witjaksono.
Perhitungan data internal kami setelah melibatkan 28 pengurus wilayah dan 355 cabang di seluruh Indonesia, maka seharusnya pada periode tahun ini impor kita hanya sekitar 1 juta ton, tidak lebih dari itu. “Sebab sebetulnya stok di petani cukup banyak. Jumlah warga Nahdliyin setidakya 110 juta, dimana hanya sekitar 10% yang tingal di perkotaan, sisanya tinggal di pedesaan, pegunungan dan pesisir,” kata dia.
Dia mengungkapkan, setidaknya ada 40juta-60 juta warga Nahdliyin yang tinggal di pesisir, berprofesi sebagai nelayan, pekerja dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
Selama ini masyarakat kecil, terutama warga Nahdliyin hanya didjadikan sebagai objek di dalam perpolitikan nasional dan selalu termarjinalkan tatkala bicara perekonomian nasional,” keluh dia.
SNNU menyayangkan politisi hanya hadir di kala Pemilu dan para pengusaha hanya menjadikan masyarakat sebagai objek sasaran pasar mereka. Padahal seharusnya pemerintah turut membantu masyakat agar lebih berpihak pada masyarakat kecil dengan menjadikan mereka sebagai pelaku usaha yang terkoordinir secara korporasi maupun koperasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Perhitungan data internal kami setelah melibatkan 28 pengurus wilayah dan 355 cabang di seluruh Indonesia, maka seharusnya pada periode tahun ini impor kita hanya sekitar 1 juta ton, tidak lebih dari itu. “Sebab sebetulnya stok di petani cukup banyak. Jumlah warga Nahdliyin setidakya 110 juta, dimana hanya sekitar 10% yang tingal di perkotaan, sisanya tinggal di pedesaan, pegunungan dan pesisir,” kata dia.
Dia mengungkapkan, setidaknya ada 40juta-60 juta warga Nahdliyin yang tinggal di pesisir, berprofesi sebagai nelayan, pekerja dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
Selama ini masyarakat kecil, terutama warga Nahdliyin hanya didjadikan sebagai objek di dalam perpolitikan nasional dan selalu termarjinalkan tatkala bicara perekonomian nasional,” keluh dia.
SNNU menyayangkan politisi hanya hadir di kala Pemilu dan para pengusaha hanya menjadikan masyarakat sebagai objek sasaran pasar mereka. Padahal seharusnya pemerintah turut membantu masyakat agar lebih berpihak pada masyarakat kecil dengan menjadikan mereka sebagai pelaku usaha yang terkoordinir secara korporasi maupun koperasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Lihat Juga :