Dorong Transaksi Digital, Bank Indonesia-Pemkab Tuban Bentuk TP2DD

Sabtu, 20 Maret 2021 - 18:04 WIB
loading...
Dorong Transaksi Digital, Bank Indonesia-Pemkab Tuban Bentuk TP2DD
KPBI Jatim bersama Bank Jatim memfasilitasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dalam membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
A A A
TUBAN - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Jawa Timur (Jatim) bersama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim memfasilitasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dalam membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

TP2DD merupakan forum komunikasi dan koordinasi yang diharapkan dapat mengakselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP). Tim ini juga diharapkan mampu mendorong digitalisasi pembayaran mulai dari UMKM, pariwisata hingga pasar. Salah satunya melalui implementasi Quick Response Indonesia Standard (QRIS).

Baca juga: Unggah Foto Bareng Bupati Tuban, Instagram Gubernur Khofifah Diserbu Warganet

Bertempat di Pendopo Kabupaten Tuban, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein meresmikan pembentukan TP2DD sebagai penguat tim dalam menerapkan transaksi Pemda berbasis digital dan non tunai.

Kepala KPBI Jatim, Difi Ahmad Johansyah menjelaskan, digitalisasi sistem pembayaran merupakan salah satu bentuk upaya Bank Indonesia dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya ETP, masyarakat maupun pelaku usaha akan lebih mudah untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara online.

Berdasarkan studi yang telah dilakukan, ETP kedepan juga akan mampu berkontribusi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kami juga mendorong Bank Jatim untuk berinovasi lebih Ianjut dalam memfasilitasi digitalisasi sistem pembayaran," terangnya, Sabtu (20/3/2021).

Baca juga: Satpam Bandara dan Istri Polisi di Bali Digerebek di Vila, Ditemukan Kondom Bekas Pakai

Sementara itu, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein menyampaikan bahwa, Pemkab Tuban menyambut baik dukungan Bank Indonesia dalam memastikan transaksi pemerintah daerah untuk dapat dilakukan secara non tunai.

"Sehingga, berbagai transaksi pemerintah dapat dilakukan dengan lebih mudah dan tercatat dengan baik karena sudah serba digital," katanya.
(msd)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.3015 seconds (0.1#10.140)