Komite Sekolah di Blitar Kompak Desak Belajar Tatap Muka Segera Digelar

BLITAR - Seluruh Komite Sekolah tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Blitar, Jawa Timur mendesak dinas pendidikan setempat untuk segera melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM).

Baca juga: Belajar Tatap Muka Dibuka Juli 2021, Ridwan Kamil: Kalau Gurunya Sudah 100% Divaksin

Komite sekolah tidak berharap pembelajaran daring yang sudah berjalan satu tahun, dan dinilai berpengaruh pada perkembangan dan psikologi anak, akan berlarut larut.

Baca juga: Ini Hal-hal yang Harus Dipersiapkan Sebelum Belajar Tatap Muka di Sekolah

"Komite malah mendesak untuk PTM," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Budi Kusumarjaka kepada SINDOnews, Selasa (16/3/2021). Sesuai data yang dihimpun, jumlah SD di Kabupaten Blitar sebanyak 875 lembaga, dengan perincian 653 negeri dan 222 swasta. Kemudian SMP sebanyak 168 lembaga, dengan 60 di antaranya berstatus negeri dan 108 swasta.

Sedangkan jumlah SMA sebanyak 44 lembaga, yakni 10 negeri dan 34 swasta, SMK 32 lembaga, dengan perincian 6 negeri dan 26 swasta. Dengan kembali digelar PTM, seluruh siswa akan kembali belajar di sekolah. Pihak komite sekolah, kata Budi beralasan pembelajaran daring sudah terlalu lama. Yakni sudah setahun, terhitung dimulainya pandemi COVID-19 tahun 2020.

Mereka juga menilai belajar daring tidak sebagus PTM. Terutama terkait perkembangan psikologi anak. Karenanya Komite Sekolah meminta dinas pendidikan untuk segera menyelenggarakan kembali PTM. "Soalnya sudah satu tahun (daring) dan tentunya berpengaruh terhadap perkembangan dan psikologi anak," kata Budi menjelaskan.

Budi belum bisa memberi jawaban pasti, karena saat ini masih melakukan kajian. Termasuk adanya wacana menggelar PTM pada 22 Maret mendatang, ia mengatakan masih dilakukan pembahasan. "Masih dalam bahasan dan akan kita lakukan kajian dulu mas," terang Budi.

Secara aturan, di wilayah yang berzona merah, menurut Budi dibolehkan menggelar PTM. Asalkan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat. Termasuk mengatur jumlah anak didik di sekolah, dengan tujuan mencegah terjadinya kerumunan. Namun Budi mengaku belum bisa memastikan langkah apa yang akan diambil.

Hingga kini pihaknya masih terus berkonsultasi sekaligus menunggu rekomendasi seperti apa yang diberikan. Secara prinsip, dinas pendidikan mengikuti pedoman ketentuan SKB 4 menteri. "Kita masih berkonsultasi terus. Kita lihat dulu rekomendasinya seperti apa," kata Budi.

Sementara vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidikan di lingkungan dinas pendidikan Kabupaten Blitar sudah mencapai 80 %. Dinas pendidikan sebelumnya mengusulkan 16 ribu guru dan tenaga pendidikan yang mendapat suntikan vaksin. Vaksinasi di lingkungan pendidikan ditargetkan tuntas pada akhir Maret ini.