Ikut KLB yang Mengkudeta AHY, Ini Cerita Marzuki Kader Partai Demokrat Pidie Jaya
Kamis, 11 Maret 2021 - 21:50 WIB
loading...
A
A
A
Tujuan dari pelaksanaan KLB tersebut jelas Marzuki, selain membahas hasil kongres Partai Demokrat tahun 2020 yang memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum, dan hal itu sudah menyalahi AD/ART Partai Demokrat. Pihaknya juga ingin mengembalikan, serta menegakkan bahwa Partai Demokrat menjadi partai modern dan terbuka.
"Kami sebagai peserta mempunyai tujuan yang sama, untuk memperbaiki partai sehingga Partai Demokrat kembali kepada kitahnya dalam menampung aspirasi kader dan masyarakat," ungkap Marzuki. Baca juga: Aceh Barat Gempar, Seorang ASN Coba Bunuh Diri dengan Panjat Tower Listrik
Selama tiga hari pelaksanaan KLB tersebut, pihaknya dapat merumuskan bersama, ke depan jika dalam kontestasi politik ada kader yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dipastikan tidak ada kutipan atau mahar politik, namun jika dari luar kader hal tersebut akan disesuaikan.
"Sebagai langkah peningkatan sumber daya kader, kami sepakat untuk tidak ada praktik mahar politik jika berasal dari kader Partai Demokrat ," tambahnya. Baca juga: Konvoi 14 Ambulans Angkut 47 Warga Positif COVID-19 di Tasikmalaya
Sejauh ini pihaknya masih menunggu arahan dari DPP, dan hasil pengesahan Kemenkumham sebagai tindaklanjut disahkannya pengurus Partai Demokrat hasil KLB Deliserdang. "Kami masih menunggu intruksi DPP untuk menyusun pengurus DPD Partai Demokrat Aceh, dan DPC Partai Demokrat Pidie Jaya hasil KLB," pungkas Marzuki.
"Kami sebagai peserta mempunyai tujuan yang sama, untuk memperbaiki partai sehingga Partai Demokrat kembali kepada kitahnya dalam menampung aspirasi kader dan masyarakat," ungkap Marzuki. Baca juga: Aceh Barat Gempar, Seorang ASN Coba Bunuh Diri dengan Panjat Tower Listrik
Selama tiga hari pelaksanaan KLB tersebut, pihaknya dapat merumuskan bersama, ke depan jika dalam kontestasi politik ada kader yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dipastikan tidak ada kutipan atau mahar politik, namun jika dari luar kader hal tersebut akan disesuaikan.
"Sebagai langkah peningkatan sumber daya kader, kami sepakat untuk tidak ada praktik mahar politik jika berasal dari kader Partai Demokrat ," tambahnya. Baca juga: Konvoi 14 Ambulans Angkut 47 Warga Positif COVID-19 di Tasikmalaya
Sejauh ini pihaknya masih menunggu arahan dari DPP, dan hasil pengesahan Kemenkumham sebagai tindaklanjut disahkannya pengurus Partai Demokrat hasil KLB Deliserdang. "Kami masih menunggu intruksi DPP untuk menyusun pengurus DPD Partai Demokrat Aceh, dan DPC Partai Demokrat Pidie Jaya hasil KLB," pungkas Marzuki.
(eyt)
Lihat Juga :
