Pemkab Bekasi Didesak Bayar Ratusan Paket Pekerjaan Jalan Lingkungan 2020

"PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) dan PPK (pejabat pembuat komitmen)-nya dari UKPBJ, kami tidak memproses pekerjaan dari awal sampai akhir karena menggunakan sistem e-katalog. Jika ada pekerjaan yang belum dibayar, kami tidak tahu," kilahnya. Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Rp8,8 Miliar di Bank Kalbar, Kejati Tahan Dua Kontraktor

Kepala UKPBJ, Beni Saputra pun berkilah bahwa pihaknya hanya diminta bantuan personel untuk proses pemilihan penyedia pekerjaan jalan lingkungan dalam e-katalog. Adapun soal pembayaran pekerjaan, kata dia, dikembalikan ke Disperkimtan karena urusan penatausahaan berada di dinas terkait."Kami diminta bantuan personel untuk memilih penyedia, sementara untuk pembayaran kewenangannya ada di dinas terkait. Jadi bukan ranah kami untuk masalah pembayaran," katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, PPTK dan PPK paket pekerjaan jalan lingkungan e-katalog sebelumnya sudah memberikan pilihan kepada vendor (distributor beton) yang memiliki kewenangan untuk melakukan core drill.

Namun, karena jumlah pekerjaan banyak dan waktu yang tersedia sedikit, maka beberapa pekerjaan belum memiliki hasil core drill. Diketahui, core drill paket pekerjaan jalan tersebut akhirnya dikoordinir oleh Laboratorium Tambun.