PPKM Mikro Diperpanjang, Ini Data Nol Kasus COVID-19 di Surabaya
Senin, 08 Maret 2021 - 22:57 WIB
loading...
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berkoordinasi terkait persiapan perpanjangan PPKM mikro di Surabaya. Foto/SINDOnews/Aan Haryono
A
A
A
SURABAYA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro resmi diperpanjang. Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 5 tahun 2021, Perpanjangan PPKM mikro di Kota Surabaya akan diberlakukan sampai 22 Maret 2021. Di tengah perpanjangan itu, sektor ekonomi masyarakat menjadi sorotan.
Baca juga: Surabaya Gempar, Pengunjung Mall Tewas Mengenaskan Usai Jatuh dari Lantai 2
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menuturkan, evaluasi pelaksanaan PPKM mikro tahap I dan II menunjukkan hasil penurunan kasus yang signifikan. Dirinya berharap masyarakat tetap disiplin menjaga protokol kesehatan.
Baca juga: Bersaing Habis-habisan di Pilwali Surabaya, Eri Cahyadi Tebar Kedamaian di Muscab PKB
"Kami bertekad meski di tengah pandemi, ekonomi di Surabaya harus berjalan. Namun protokol kesehatannya juga harus dijaga dengan ketat," kata Eri ketika ditemui di Balai Kota Surabaya, Senin (8/3/2021).
Ia melanjutkan, meski pelaksanaan PPKM mikro diperpanjang ataupun tidak, pihaknya berkomitmen roda perekonomian di Kota Pahlawan ini tetap berjalan. Bagi dia, hal ini sudah menjadi komitmen Pemkot Surabaya di samping upaya pengendalian kasus COVID-19. "Jadi tidak ada lagi istilah ekonomi di Surabaya ini mati," jelasnya.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menambahkan, masyarakat juga dapat turut serta menjadi bagian dalam pembangunan. Salah satunya adalah turut membangun kepedulian warga terhadap penegakan protokol kesehatan. "Sebab kalau hanya pemerintah saja, maka itu akan sulit dilakukan tanpa adanya dukungan dari masyarakatnya," sambungnya.
Bagi Eri, apabila masyarakat abai terhadap protokol kesehatan, maka tidak memungkinkan jika kasus penularan COVID-19 di Surabaya dapat semakin meningkat. "Kalau ekonominya ingin bergerak maka tolong dijaga prokesnya. Kalau terlalu bebas, nanti bisa naik lagi. Nah, ini yang jangan sampai terjadi di Surabaya," jelasnya.
Wakil Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Irvan Widyanto menjelaskan, penerapan PPKM Mikro di Kota Surabaya dalam 1 minggu terakhir, mulai 22 Februari hingga 1 Maret 2021 telah menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Baik penurunan terhadap kasus baru, kasus aktif, hingga kondisi tempat tidur di rumah sakit.
“Upaya tersebut akan semakin efektif apabila terus mengoptimalkan serta menguatkan kolaborasi yang terintegrasi dengan tiga pilar dan peran masyarakat,” katanya.
Pemberlakuan PPKM Mikro di Surabaya, dilaksanakan pada tingkat RT/RW serta kelurahan. Hingga saat ini pelaksanaannya dilakukan dengan dua pembagian data zonasi, yakni berdasarkan Inmendagri dan SE Wali Kota Surabaya.
Irvan menyebut, ada 8.979 RT tercatat nol kasus di Surabaya atau dalam kategori zona hijau. Kemudian zona kuning (1-5 kasus) ada 196 RT. Sedangkan untuk RT kategori zona oranye (6-10 kasus) dan zona merah (>10 kasus) tidak ada.
"Sementara berdasarkan SE wali kota per tanggal 1 Maret 2021, ada 8.979 RT di Surabaya nol kasus COVID-19 atau dalam kategori zona hijau. Sedangkan untuk zona kuning (1 kasus) ada 176 RT dan zona merah (> 1 kasus) 20 RT," katanya.
Baca juga: Surabaya Gempar, Pengunjung Mall Tewas Mengenaskan Usai Jatuh dari Lantai 2
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menuturkan, evaluasi pelaksanaan PPKM mikro tahap I dan II menunjukkan hasil penurunan kasus yang signifikan. Dirinya berharap masyarakat tetap disiplin menjaga protokol kesehatan.
Baca juga: Bersaing Habis-habisan di Pilwali Surabaya, Eri Cahyadi Tebar Kedamaian di Muscab PKB
"Kami bertekad meski di tengah pandemi, ekonomi di Surabaya harus berjalan. Namun protokol kesehatannya juga harus dijaga dengan ketat," kata Eri ketika ditemui di Balai Kota Surabaya, Senin (8/3/2021).
Ia melanjutkan, meski pelaksanaan PPKM mikro diperpanjang ataupun tidak, pihaknya berkomitmen roda perekonomian di Kota Pahlawan ini tetap berjalan. Bagi dia, hal ini sudah menjadi komitmen Pemkot Surabaya di samping upaya pengendalian kasus COVID-19. "Jadi tidak ada lagi istilah ekonomi di Surabaya ini mati," jelasnya.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menambahkan, masyarakat juga dapat turut serta menjadi bagian dalam pembangunan. Salah satunya adalah turut membangun kepedulian warga terhadap penegakan protokol kesehatan. "Sebab kalau hanya pemerintah saja, maka itu akan sulit dilakukan tanpa adanya dukungan dari masyarakatnya," sambungnya.
Bagi Eri, apabila masyarakat abai terhadap protokol kesehatan, maka tidak memungkinkan jika kasus penularan COVID-19 di Surabaya dapat semakin meningkat. "Kalau ekonominya ingin bergerak maka tolong dijaga prokesnya. Kalau terlalu bebas, nanti bisa naik lagi. Nah, ini yang jangan sampai terjadi di Surabaya," jelasnya.
Wakil Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Irvan Widyanto menjelaskan, penerapan PPKM Mikro di Kota Surabaya dalam 1 minggu terakhir, mulai 22 Februari hingga 1 Maret 2021 telah menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Baik penurunan terhadap kasus baru, kasus aktif, hingga kondisi tempat tidur di rumah sakit.
“Upaya tersebut akan semakin efektif apabila terus mengoptimalkan serta menguatkan kolaborasi yang terintegrasi dengan tiga pilar dan peran masyarakat,” katanya.
Pemberlakuan PPKM Mikro di Surabaya, dilaksanakan pada tingkat RT/RW serta kelurahan. Hingga saat ini pelaksanaannya dilakukan dengan dua pembagian data zonasi, yakni berdasarkan Inmendagri dan SE Wali Kota Surabaya.
Irvan menyebut, ada 8.979 RT tercatat nol kasus di Surabaya atau dalam kategori zona hijau. Kemudian zona kuning (1-5 kasus) ada 196 RT. Sedangkan untuk RT kategori zona oranye (6-10 kasus) dan zona merah (>10 kasus) tidak ada.
"Sementara berdasarkan SE wali kota per tanggal 1 Maret 2021, ada 8.979 RT di Surabaya nol kasus COVID-19 atau dalam kategori zona hijau. Sedangkan untuk zona kuning (1 kasus) ada 176 RT dan zona merah (> 1 kasus) 20 RT," katanya.
(shf)
Lihat Juga :
