Tak Ada Anggaran untuk Layanan KB Gratis, Angka Kehamilan di OKU Meningkat
loading...
A
A
A
BATURAJA - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama kurang lebih setaun ini tidak memberikan layanan KB gratis bagi masyarakat lantaran tida mempunyai anggaran untuk melaksankan itu. Baca juga: Ditahan KPK Akibat Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Makam, Cawabup OKU Menang Pilkada
Selain juga akibat dampak vandemi COVID-19. Akibatnya berdampak pada tingkat kehamilan di kabupaten yang berjuluk Sebimbing Sekundang itu.“Ya memang kita tiadakan lantaran tidak punya anggaran. Ini sudah kami lakukan cukup lama, ” jelas Nanang Nurjaman, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Senin (1/3/2021).
Dikatakan Nanang, untuk pencapaian peserta KB per mix kontrasepsi di OKU pada akhir tahun bulan Desember 2020 lalu hanya mencapai 11675 dari 13 kecamatan. Baca juga:
Terjerat Kasus Korupsi Tanah Makam, Wabup OKU Terpilih Akan tetap Dilantik
Namun, walau demikian kata Nanang, pihaknya masih tetap memberikan penyuluhan terhadap masyarakat melalui pelayan KB yang ada di setiap kecamatan, sehingga masyarakat tetap memahami pentingnya ber-KB dan menunda kehamilan di masa pandemi sat ini.
Sementara itu Indah, salah satu ibu rumah tangga mengaku, masih sangat mengharapkan adanya pelayanan KB gratis yang diberikan pemerintah. Pasalnya di masa sulit saat ini dirinya harus mengeluarkan biaya untuk tetap menjalankan program pemerintah tersebut.”Ya saat ini sudah susah, jadi tidak memikirkan KB lagi. Dulunya sering pergi ke layanan gratis," ucapnya, seraya berharapa pelayanan kembali dilaksanakan.
Selain juga akibat dampak vandemi COVID-19. Akibatnya berdampak pada tingkat kehamilan di kabupaten yang berjuluk Sebimbing Sekundang itu.“Ya memang kita tiadakan lantaran tidak punya anggaran. Ini sudah kami lakukan cukup lama, ” jelas Nanang Nurjaman, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Senin (1/3/2021).
Dikatakan Nanang, untuk pencapaian peserta KB per mix kontrasepsi di OKU pada akhir tahun bulan Desember 2020 lalu hanya mencapai 11675 dari 13 kecamatan. Baca juga:
Terjerat Kasus Korupsi Tanah Makam, Wabup OKU Terpilih Akan tetap Dilantik
Namun, walau demikian kata Nanang, pihaknya masih tetap memberikan penyuluhan terhadap masyarakat melalui pelayan KB yang ada di setiap kecamatan, sehingga masyarakat tetap memahami pentingnya ber-KB dan menunda kehamilan di masa pandemi sat ini.
Sementara itu Indah, salah satu ibu rumah tangga mengaku, masih sangat mengharapkan adanya pelayanan KB gratis yang diberikan pemerintah. Pasalnya di masa sulit saat ini dirinya harus mengeluarkan biaya untuk tetap menjalankan program pemerintah tersebut.”Ya saat ini sudah susah, jadi tidak memikirkan KB lagi. Dulunya sering pergi ke layanan gratis," ucapnya, seraya berharapa pelayanan kembali dilaksanakan.
(don)