Muscablub Forki Cilacap Diwarnai Aksi Walk Out

CILACAP - Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) Federasi Olahraga Karete-Do Indonesia (Forki) Cilacap diwarnai dengan aksi walk out (WO) oleh dua Pengurus Provinsi (Pengprov) Forki Jateng. Kedua Pengprov menilai pelaksanaan Muscablub tidak mengacu pada ketentuan dan aturan yang tetapkan PB Forki.

Meski ada WO, panitia tetap menggelar agenda Muscablub yang berlangsung di aula kantor Kesbangpol Cilacap pada Minggu, (28/2/2021). Bahkan Muscablub terkesan molor dari jadwal yang telah ditentukan yakni pukul 8:00 WIB, baru mulai dibuka pukul 100:00 WIB. Baca juga: Tenggelam di Pantai Congot, Siswa Baitul Nur Huda Banjarnegara Meninggal

Dua Pengprov Forki Jateng yang memilih WO adalah Wakil Ketua Umum Adam Prabowo dan Kabid Humas Media I Nengah Segara Seni. Kejadian bermula saat Pengprov menyela tata tertib yang dibacakan oleh ketua sidang.

Pada saat dijelaskan aturan Muscablub, panitia lain memotong interupsi Adam Prabowo. Sehingga, karena dianggap mengabaikan Pengprov, akhirnya siambil sikap WO. ”Kami merasa kehadiran kami sebagai Pengrov tidak diinginkan dan difungsikan. Jadi ngapain kita harus di sini,” tandas Adam.

Dijelaskan, semua organisasi memiliki aturan dan semua harus merujuk ke aturan yang lebih tinggi dan tidak seenaknya membuat aturan main. “Intinya Forki Cilacap ingin berjalan sendiri dan kami diminta membiarkan berproses, tapi kalau melanggar ketentuan, kita tidak bertanggung jawab, makanya kita WO karena kita tidak mengamini,” jelas Adam.

Ditanya tentang motivasi kepanitiaan Muscablub yang cenderung tidak mengindahkan aturan, Adam mengaku tidak tahu persis. “Terlalu subjektif kalau saya ngomong. Yang jelas di sini kita berusaha menegaskan aturan mainnya,” tutur Adam didampingi Kabid Humas dan Media I Nengah Segara Seni.

Ia menjelaskan, kehadirannya di agenda Muscablub untuk menyamakan persepsi di semua cabang Forki di Jateng. "Kami sedang menata sistem admintrasi yang menendang aturan, karena bila dilanggar akan menjadi temuan terkait anggaran. Pengprov sudah menyiapkan semua, ternyata di Cilacap di rubah semua. Seolah kami dari Pengrov tidak diharapkan,” kata dia.

Lebih lanjut, jika Muscablub tetap dilaksanakan dan menabrak aturan, maka SK Pengurus Cabang tidak akan diterbitkan untuk Forki Cilacap. “Ini secara otomatis dianggap tidak ada kepengurusan Forki di Cilacap,” jelasnya. Baca juga: Ngebor di Bawah Jembatan, Seorang Pekerja Jatuh Tenggelam di Sungai Serayu

Dikatakan, dalam AD/ART disebut, dasar pelaksanaan Muscablub di Cilacap karena Ketua Umum berhalangan tetap. Dan aturannya adalah, pelaksana tugasnya diberikan kepada Sekretaris Umum atau Sekum.Berikutnya jika Sekum berhalangan maka pelaksana tugasnya adalah Bidang Organisasi dengan catatan menjadi kesepakatan bersama. “Tugasnya bukan menjalankan organisasi tapi menyiapkan Muscablub untuk memilih ketua baru maksimal enam bulan,” terang Adam.

Pihaknya akan menunggu hingga enam bulan ke depan. Jika tidak dilaksanakan juga, maka kewenangan Pengprov untuk menunjuk tim karteker (pengurus semantara) yang bertugas untuk menyiapkan Muscablub lagi. “Intinya Muscablub untuk memilih ketua umum dan formatur bukan melegalkan Sekum menjadi ketua umum atau ada warisan,” tambah Adam.