Tensi Politik Kabupaten Bandung Memanas, Musda Golkar Dituding Inkonstitusional

Lebih lanjut Enjang mengatakan, Partai Golkar Bandung kini menghadapi masalah berat menyusul kekalahan telak di ajang Pemilihan Bupati (Pilbup) Bandung 2020 lalu. Seharusnya, kata Enjang, musda mampu melahirkan ketua DPD yang mumpuni dan mampu membawa kemenangan bagi Partai Golkar.

"Suara Partai Golkar sudah hilang satu di Kabupaten Bandung. Bupati bukan dari Partai Golkar. Ini menjadi masalah kita bersama, maka Musda Golkar Kabupaten Bandung seharusnya bisa melahirkan Ketua DPD Partai Golkar yang bisa menghasilkan suara, baik di pileg maupun pilbup," bebernya.

Melalui pengaduan itu pun, Enjang berharap, DPD Partai Golkar Jabar merekomendasikan penyelenggaran ulang Musda X DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung demi keadilan.

"Kami mengharapkan demikian (musda ulang), agar rasa keadilan itu terasa. Apalagi untuk kawan-kawan yang tidak dapat memberikan hak pilihnya. 10 PK yang diundang dan yang 8 di PLT kan, seperti PK Nagreg, Cikancung, Cimaung, Solokan Jeruk, Margahayu, Ibun, Bojongsoang, dan Rancaekek," katanya.

Di tempat yang sama, Ahmad Fajar sebagai Ketua MKGR yang merupakan sayap partai Partai Golkar juga menilai bahwa penyelenggaraan musda inkonstitusional.

?"Saya selaku Ketua MKGR pun tidak mendapat undangan, padahal saya ketua yang sah. Tetapi sampai musda mau digelar, saya belum mendapat undangan, malah dikasih ke ketua lama yang sudah habis masa periodenya, padahal saya ketua yang sah," paparnya.

Oleh karenanya, Ahmad pun mengajukan keberatan dan penolakan pelaksanaan Musda X DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung tersebut. Dia pun berharap, DPD Partai Golkar Jabar segera memproses keberatan dan penolakan tersebut. "Kami mohon Ketua DPD Partai Golkar Jabar untuk memperhatikan Kabupaten Bandung," katanya.

Ahmad menambahkan, Partai Golkar Kabupaten Bandung butuh evaluasi menyeluruh menyusul kekalahan telak di Pilbup Bandung 2020 lalu. Atas dasar itu pula lah, dirinya mengusulkan calon ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung, Anang Susanto yang dinilainya mampu membangkitkan Partai Golkar Kabupaten Bandung.

"Mau tidak mau, Partai Golkar secepatnya harus berkonsolidasi dengan tingkat bawah. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut karena musda itu harusnya memilih pemimpin yang demokratis dan lahir dari keterbukaan," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, tensi politik di Kabupaten Bandung mulai memanas menyusul adanya persaingan ketat perebutan kursi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung dalam Musda X DPD Kabupaten Bandung.