Rawan Terseret Intoleransi dan Radikalisme, ASN Butuh Penguatan Ideologi Pancasila

Sabtu, 20 Februari 2021 - 09:58 WIB
loading...
Rawan Terseret Intoleransi dan Radikalisme, ASN Butuh Penguatan Ideologi Pancasila
Diskusi bertemakan toleransi dan keberagaman di Kantor Badan Kesbangpol Jabar, Kota Bandung, Jumat (19/2/2021). Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A A A
BANDUNG - Sebagai mesin utama pemerintah, aparatur sipil negara (ASN) dipandang memiliki peran strategis dalam keberlangsungan negara.



Apalagi, abdi negara ini pun jumlahnya cukup banyak sehingga memiliki dampak yang besar terhadap terjaganya nilai-nilai bernegara, khususnya di tengah maraknya isu intoleransi dan radikalisme saat ini.


" ASN merupakan instrumen penting dalam meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan, khususnya terkait ideologi Pancasila," tegas Ketua Komisi I DPRD Jabar, Bedi Budiman dalam diskusi bertemakan toleransi dan keberagaman di Kantor Badan Kesbangpol Jabar, Kota Bandung, Jumat (19/2/2021).

Menurut Bedi, pascareformasi, masyarakat tidak pernah lagi mendapat pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi negara.

"Harus diakui, sejak reformasi, soal-soal kenegaraan kita abai. Soal Pancasila dan lain-lain. Sudah 20 tahun, tak pernah ada lagi negara hadir dalam konsolidasi ideologi ke masyarakat," bebernya.

Kondisi tersebut menurutnya berdampak terhadap munculnya kasus-kasus yang tidak mencerminkan sikap saling menghormati perbedaan, seperti saat kontestasi politik berlangsung.

"Kita bisa melihat saat kontestasi politik praktis, semua muncul. Medium menggunakan perbedaan sangat rawan," ujarnya.

Oleh karena Itu, Bedi memastikan bahwa negara harus bergerak cepat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai berbangsa dan bernegara, terutama ASN sebagai garda terdepan dalam keberlangsungan pemerintahan. "ASN itu ring pertama," imbuhnya.

Terlebih, lanjut Bedi, saat dilantik, ASN mengucap sumpah setia kepada Pancasila. "Jadi tidak menyalahi kalau kita concern ke ideologi negara kita. Jangan saat terjadi kontestasi politik praktis, perbedaan masuk menjadi komoditas politik praktis," papar Bedi.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1464 seconds (0.1#10.140)