KPK Gelar Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Jayapura
Kamis, 11 Februari 2021 - 12:19 WIB
loading...
A
A
A
Kata Ismail, indikator itu menunjukkan dan kenapa harus dipenuhi, karena dalam rangka sistem yang ada disitu terbangun dengan baik untuk mengurangi kebocoran-kebocoran atau penyimpangan yang mungkin terjadi, kemudian resiko-resiko terhadap adanya tindakan korupsi.
"Jadi dengan ditunjukkan oleh indikator itu, sehingga harus dipenuhi. Misalnya, harus punya catatan atas aset dan kalau tidak punya catatan tentang aset, maka akan lemah disitu," katanya.
Untuk Kabupaten Jayapura, hanya mencapai 50 persen di tahun (2020) ini dari indikator yang harus dipenuhi. "Capaian tahun ini di Kabupaten Jayapura hanya 50 persen dari indikator yang kita minta. Kalau di kategorikan masih sedang dan tentunya harus tetap dikembangkan. Maka nya kami di sini memberikan sebuah masukan atau rekomendasi yang harus nantinya dari hasil evaluasi itu harus ditindaklanjuti," sebutnya.
"Kami akan melakukan pendampingan dan pemantauan secara berkala terhadap rencana aksi yang terprogram dan terukur untum dilaksanakan di wilayah Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura," tandas Ismail Hindersah.
"Jadi dengan ditunjukkan oleh indikator itu, sehingga harus dipenuhi. Misalnya, harus punya catatan atas aset dan kalau tidak punya catatan tentang aset, maka akan lemah disitu," katanya.
Untuk Kabupaten Jayapura, hanya mencapai 50 persen di tahun (2020) ini dari indikator yang harus dipenuhi. "Capaian tahun ini di Kabupaten Jayapura hanya 50 persen dari indikator yang kita minta. Kalau di kategorikan masih sedang dan tentunya harus tetap dikembangkan. Maka nya kami di sini memberikan sebuah masukan atau rekomendasi yang harus nantinya dari hasil evaluasi itu harus ditindaklanjuti," sebutnya.
"Kami akan melakukan pendampingan dan pemantauan secara berkala terhadap rencana aksi yang terprogram dan terukur untum dilaksanakan di wilayah Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura," tandas Ismail Hindersah.
(ars)
Lihat Juga :
