Soal SKB 3 Menteri, Fortusis Sebut Tak Boleh Ada Tekanan Soal Pakaian
Jum'at, 05 Februari 2021 - 17:18 WIB
loading...
Ilustrasi/SINDOnews/Dok
A
A
A
BANDUNG - Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) menyambut baik Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur tentang seragam sekolah. Fortusis menilai, penggunaan seragam siswa tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun.
"SKB ini cukup baik, yang bikin ribet ini kan karena mungkin di beberapa pemerintah daerah ada transisi, terutama setelah melihat kasus di Padang," kata Ketua Fostusis Kota Bandung Dwi Subawanto, Jumat (5/2/2021).
Menurut dia, memang semestinya tidak ada paksaan tentang penggunaan seragam sekolah. Untuk membedakan antara tingkatannya, cukup menggunakan warna khusus, sebagaimana dulu pernah ditetapkan. Seperti merah putih untuk SD, putih abu untuk SMA, dan lainnya.
Baca juga: BP Jamsostek Mampu Tingkatkan Engagement Karyawan Setiap Tahunnya
"Soal jilbab, ini kan pemerintah seolah ketakutan ada stigma terhadap agama mayoritas, tapi kan dulu tahun 80 an, gak ada masalah. Bebas aja, mau pakai atau tidak," jelas dia.
Pada praktiknya, kata dia, sekolah juga tidak boleh melakukan pressure kepada siswa untuk berpakaian rapi, dengan mengharuskan mengenakan jilbab. Walaupun tidak ada aturan kewajiban mengenakan jilbab, namun ada kasus guru melakukan pressure sehingga anak menggunakan jilbab.
Baca juga: Monumen Sangkur Komando Segera Dibangun di Puncak Gunung Geopark Pongkor
Dwi menyebutkan, persoalan pakaian sebenarnya bukan hal urgen, cukup diatur secara normatif. Terpenting adalah bagaimana pembelajaran itu sampai kepada siswa.
"SKB ini cukup baik, yang bikin ribet ini kan karena mungkin di beberapa pemerintah daerah ada transisi, terutama setelah melihat kasus di Padang," kata Ketua Fostusis Kota Bandung Dwi Subawanto, Jumat (5/2/2021).
Menurut dia, memang semestinya tidak ada paksaan tentang penggunaan seragam sekolah. Untuk membedakan antara tingkatannya, cukup menggunakan warna khusus, sebagaimana dulu pernah ditetapkan. Seperti merah putih untuk SD, putih abu untuk SMA, dan lainnya.
Baca juga: BP Jamsostek Mampu Tingkatkan Engagement Karyawan Setiap Tahunnya
"Soal jilbab, ini kan pemerintah seolah ketakutan ada stigma terhadap agama mayoritas, tapi kan dulu tahun 80 an, gak ada masalah. Bebas aja, mau pakai atau tidak," jelas dia.
Pada praktiknya, kata dia, sekolah juga tidak boleh melakukan pressure kepada siswa untuk berpakaian rapi, dengan mengharuskan mengenakan jilbab. Walaupun tidak ada aturan kewajiban mengenakan jilbab, namun ada kasus guru melakukan pressure sehingga anak menggunakan jilbab.
Baca juga: Monumen Sangkur Komando Segera Dibangun di Puncak Gunung Geopark Pongkor
Dwi menyebutkan, persoalan pakaian sebenarnya bukan hal urgen, cukup diatur secara normatif. Terpenting adalah bagaimana pembelajaran itu sampai kepada siswa.
(boy)
Lihat Juga :
