Tangani COVID-19 Perlu Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Selain pada bidang ekonomi, Menaker RI menjelaskan dampak COVID-19 pada bidang ketenagakerjaan yakni adanya penurunan terhadap daya beli pekerja dan bertambahnya buruh yang dirumahkan bahkan di PHK.

Namun, pemerintah mengharapkan agar perusahaan-perusahaan menjadikan PHK sebagai alternatif terakhir. Ida Fauziyah, Menaker RI juga berharap agar Disnaker yang berada di daerah dapat memberikan guidance untuk menyelesaikan isu-isu ketenagakerjaan.

“COVID-19 berpengaruh besar terhadap sektor tenaga kerja Indonesia yang menyebabkan sistem produksi berkurang sehingga berimbas kepada tenaga-tenaga kerja kita,” singkat Menaker RI.

Juliari P. Batubara, Mensos RI menyebutkan social safety net yang akan dilakukan di bidang sosial untuk menangani dampak dari COVID-19 terhadap masyarakat yaitu memberikan Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program reguler pemerintah. Kemudian memberikan bantuan program non reguler yakni bantuan sosial khusus di daerah Jabodetabek serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk daerah-daerah lainnya.

“Bantuan-bantuan yang diberikan tersebut harus menekankan sistem pengawasan dan monitoring. Kemudian perlunya kecermatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak terjadi overlapping kepentingan”, kata Menko PMK.

Terkait penyaluran program-program bantuan dari pemerintah, Polri dan Panglima TNI juga akan menjamin distribusi sembako dan logistik berjalan lancar di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Selain itu juga akan mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan verifikasi terhadap masyarakat penerima bantuan sosial untuk mencegah terjadinya manipulasi data. Bahkan melakukan pengawalan pendistribusian bantuan sosial hingga sampai kepada masyarakat.

Menangani pandemic COVID-19 saat ini dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah khususnya melakukan pendataan rinci. Kedua, bagaimana pemerintah memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada untuk menerjemahkan pesan-pesan dari pusat agar pesan yang diterima masyarakat sampai dan tidak berbeda-beda.

“Perlu disiplin individu dibarengi dengan disiplin kolektif untuk menangani bencana ini. Kita jangan sampai membiarkan masyarakat panik yang akan mengakibatkan imunitas tubuh berkurang sehingga nantinya akan berpeluang terpapar. Indonesia memiliki kekuatan yang sangat besar dari pusat hingga ke daerah, sehingga kita dapat memberikan semua yang terbaik untuk masyarakat”, kata Kepala BNPB.

Sebelum video conference tersebut diakhiri, ada 4 Kepala Daerah diminta untuk menyampaikan laporan terkait penanganan COVID-19 di daerah mereka salah satunya yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.