Pemprov Jatim Klaim PPKM Berhasil Tingkatkan Kedisiplinan Warga dalam Prokes
Kamis, 04 Februari 2021 - 21:08 WIB
loading...
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Heru Tjahjono. Foto: Dok/SINDONews
A
A
A
SURABAYA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Timur ( Jatim ) yang akan berakhir, Senin (8/2/2021) mendatang, diklaim berhasil mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim , Heru Tjahjono mengatakan, pihaknya masih belum dapat memutuskan apakah akan memperpanjang kebijakan tersebut atau tidak. Saat ini, pihaknya masih akan melakukan evaluasi PPKM dengan sejumlah instansi dan lembaga terkait.
Baca juga: Tak Kantongi Izin, DPRD Surabaya Larang RS Darurat COVID-19 Milik Siloam Beroperasi
“Kami akan evaluasi PPKM dengan seluruh kabupaten/kota yang menerapkan. Juga bersama Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Pangkoarmada,” katanya usai melakukan pertemuan dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kantor Gubernur Jatim, Kamis (4/2/2021).
Mantan bupati Tulungagung dua periode itu menambahkan, PPKM sudah menunjukkan hasil positif. Tidak hanya mengurangi jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 , tapi juga mengubah perilaku masyarakat akan kedisiplinan menegakkan prokes. Misalnya, masyarakat saat ini sudah terbiasa mengenakan masker.
Baca juga: Kapolri dan Panglima TNI Keliling Pasar di Bali Cek Penegakan Prokes
“Titiknya bukan hanya penurunan (kasus), tapi perubahan perilaku. Efektif di Jatim, indikatornya yang paling penting perilaku masyarakat menggunakan masker, termasuk menjaga jarak," ujarnya.
PPKM di Jatim, kata dia, masih belum ada keputusan apakah diperpanjang atau tidak masa berlakunya. Karena, kewenangan perpanjangan ada di pemerintah pusat. Terkait rencanaPPKM Mikro di tingkat RT oleh pemerintah pusat, Heru siap menindaklanjuti.
Baca juga: 4 Hari Lagi PPKM Berakhir, Kondisi Blitar Dinilai Masih Mengkhawatirkan
“Kita sudah siap. Kita ada Kampung Tangguh. Dimana kampung ini menyediakan tempat isolasi mandiri bagi warga yang terpapar COVID-19 yang tidak bergejala,” tandasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim , Heru Tjahjono mengatakan, pihaknya masih belum dapat memutuskan apakah akan memperpanjang kebijakan tersebut atau tidak. Saat ini, pihaknya masih akan melakukan evaluasi PPKM dengan sejumlah instansi dan lembaga terkait.
Baca juga: Tak Kantongi Izin, DPRD Surabaya Larang RS Darurat COVID-19 Milik Siloam Beroperasi
“Kami akan evaluasi PPKM dengan seluruh kabupaten/kota yang menerapkan. Juga bersama Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Pangkoarmada,” katanya usai melakukan pertemuan dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kantor Gubernur Jatim, Kamis (4/2/2021).
Mantan bupati Tulungagung dua periode itu menambahkan, PPKM sudah menunjukkan hasil positif. Tidak hanya mengurangi jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 , tapi juga mengubah perilaku masyarakat akan kedisiplinan menegakkan prokes. Misalnya, masyarakat saat ini sudah terbiasa mengenakan masker.
Baca juga: Kapolri dan Panglima TNI Keliling Pasar di Bali Cek Penegakan Prokes
“Titiknya bukan hanya penurunan (kasus), tapi perubahan perilaku. Efektif di Jatim, indikatornya yang paling penting perilaku masyarakat menggunakan masker, termasuk menjaga jarak," ujarnya.
PPKM di Jatim, kata dia, masih belum ada keputusan apakah diperpanjang atau tidak masa berlakunya. Karena, kewenangan perpanjangan ada di pemerintah pusat. Terkait rencanaPPKM Mikro di tingkat RT oleh pemerintah pusat, Heru siap menindaklanjuti.
Baca juga: 4 Hari Lagi PPKM Berakhir, Kondisi Blitar Dinilai Masih Mengkhawatirkan
“Kita sudah siap. Kita ada Kampung Tangguh. Dimana kampung ini menyediakan tempat isolasi mandiri bagi warga yang terpapar COVID-19 yang tidak bergejala,” tandasnya.
(nic)
Lihat Juga :
