Komposisi Tenaga Kontrak Dievaluasi, Manajemen Kepegawaian Ditata
Rabu, 03 Februari 2021 - 08:15 WIB
loading...
Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengatakan, komposisi tenaga honorer di pemkot masih akan terus dievaluasi. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Pemecatan tenaga kontrak bukan solusi. Masih harus dilakukan pemetaan dan alat ukur yang bisa menilai kinerja tenaga honorer .
Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengatakan, komposisi tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) masih akan terus dievaluasi. Manajemen kepegawaian akan ditata.
Rudy mengungkapkan sejauh ini belum ada pemetaan secara spesifik. Sehingga penerimaan tenaga honorer berbasis kebutuhan masih abu-abu.
"Yang harus di clear kan adalah berapa kebutuhan tenaga kontrak . Ini harus diperjelas. Untuk melakukan itu harus dilakukan pemetaan di seluruh organisasi perangkat daerah pemkot," kata Rudy.
Dia menerangkan jika semua pemetaan sudah dilakukan, maka kebutuhan honorer bisa dipetakan. Sehingga setiap tahun pemkot tetap bisa membuka penerimaan selama tingkat kebutuhan itu terukur.
Sebelumnya, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar telah merampungkan evaluasi kinerja tenaga kontrak . Hasilnya ditemukan 204 pegawai berkinerja buruk.
Baca Juga: Dewan Dukung Pemangkasan Tenaga Kontrak yang Tidak Produktif
Kepala Bidang Kinerja dan Penghargaan BKPSDM Kota Makassar, Munandar mengatakan hasil evaluasi kinerja tenaga kontrak sudah diusul untuk tidak diperpanjang. Selanjutnya, menjadi kewenangan Bidang Pengadaan dan Informasi untuk memproses hasil temuan tersebut.
"Kita hanya sebatas melakukan evaluasi dan membuat list nama-nama, kewenangan untuk memproses itu baik pemberhentian dan perpanjangannya ada di bidang pengadaan," kata Munandar.
Dia mengatakan evaluasi kinerja pegawai baik berstatus PNS maupun Non-PNS rutin dilakukan tiap tahun. Selain menerima laporan, pihaknya juga turun meninjau langsung ke lapangan untuk memverifikasi kebenaran aduan yang diterima.
Kata dia, ada beberapa alasan SK tenaga kontrak tidak perlu lagi diperpanjang. Salah satunya, tidak disiplin dan melanggar aturan secara berulang. Sikap seperti ini, menurut dia perlu diberikan sanksi tegas.
"Sudah ditegur secara berulang, tapi masih begitu. Kenapa juga ada pegawai seperti itu. Ada juga pekerjaannya tidak sesuai target, disuruh A, dia kerja C," ujar dia.
Munandar tidak menampik keberadaan tenaga kontrak cukup membantu kinerja pemerintah. Namun perlu ada evaluasi, sebab diakui ada banyak tenaga kontrak yang kinerjanya kurang baik.
"Jadi jangan semua diperpanjang, harus ada evaluasi," papar dia.
Baca Juga: 204 Tenaga Kontrak di Pemkot Makassar Terancam Dipangkas
Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengatakan, komposisi tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) masih akan terus dievaluasi. Manajemen kepegawaian akan ditata.
Rudy mengungkapkan sejauh ini belum ada pemetaan secara spesifik. Sehingga penerimaan tenaga honorer berbasis kebutuhan masih abu-abu.
"Yang harus di clear kan adalah berapa kebutuhan tenaga kontrak . Ini harus diperjelas. Untuk melakukan itu harus dilakukan pemetaan di seluruh organisasi perangkat daerah pemkot," kata Rudy.
Dia menerangkan jika semua pemetaan sudah dilakukan, maka kebutuhan honorer bisa dipetakan. Sehingga setiap tahun pemkot tetap bisa membuka penerimaan selama tingkat kebutuhan itu terukur.
Sebelumnya, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar telah merampungkan evaluasi kinerja tenaga kontrak . Hasilnya ditemukan 204 pegawai berkinerja buruk.
Baca Juga: Dewan Dukung Pemangkasan Tenaga Kontrak yang Tidak Produktif
Kepala Bidang Kinerja dan Penghargaan BKPSDM Kota Makassar, Munandar mengatakan hasil evaluasi kinerja tenaga kontrak sudah diusul untuk tidak diperpanjang. Selanjutnya, menjadi kewenangan Bidang Pengadaan dan Informasi untuk memproses hasil temuan tersebut.
"Kita hanya sebatas melakukan evaluasi dan membuat list nama-nama, kewenangan untuk memproses itu baik pemberhentian dan perpanjangannya ada di bidang pengadaan," kata Munandar.
Dia mengatakan evaluasi kinerja pegawai baik berstatus PNS maupun Non-PNS rutin dilakukan tiap tahun. Selain menerima laporan, pihaknya juga turun meninjau langsung ke lapangan untuk memverifikasi kebenaran aduan yang diterima.
Kata dia, ada beberapa alasan SK tenaga kontrak tidak perlu lagi diperpanjang. Salah satunya, tidak disiplin dan melanggar aturan secara berulang. Sikap seperti ini, menurut dia perlu diberikan sanksi tegas.
"Sudah ditegur secara berulang, tapi masih begitu. Kenapa juga ada pegawai seperti itu. Ada juga pekerjaannya tidak sesuai target, disuruh A, dia kerja C," ujar dia.
Munandar tidak menampik keberadaan tenaga kontrak cukup membantu kinerja pemerintah. Namun perlu ada evaluasi, sebab diakui ada banyak tenaga kontrak yang kinerjanya kurang baik.
"Jadi jangan semua diperpanjang, harus ada evaluasi," papar dia.
Baca Juga: 204 Tenaga Kontrak di Pemkot Makassar Terancam Dipangkas
(agn)
Lihat Juga :
