Dewan Bakal Bentuk Tim Khusus Evaluasi Kinerja Honorer

MAKASSAR - DPRD Kota Makassar memutuskan akan membentuk tim khususuntuk mengevaluasi kinerja tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar . Keputusan tersebut diambil setelah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi A, Senin (1/2/2021).

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar , Azwar mengatakan pembentukan tim khusus tersebut dinilai penting karena adanya kecurigaan tenaga honorer fiktif yang tidak produktif yang menyebabkan kebocoran anggaran.

"Jadi keputusannya ada tim yang akan kita bentuk mereviu kembali semua tenaga honorer yang ada," ucapnya.

Legislator PKS ini mengatakan, anggaran yang dikucurkan untuk tenaga honorer cukup besar. Dari 8.449 tenaga honorer , anggaran yang harus digelontorkan Pemkot Makassar untuk membiayai gaji mereka dapat mencapai Rp12 milliar. Sehingga rasionalisasi harus segera dilakukan guna menghemat anggaran sekaligus merampingkan kepegawaian agar lebih efektif.

"Ini sebenarnya bagus, kita justru support karena cukup membantu kerja-kerja pemerintahan. Tapi jangan sampai juga ada kebocoran yang terjadi terhadap jumlah itu, ada yang permainkan jumlahnya, seperti yang pernah didapatkan oleh inspektorat dulu," lanjutnya.



Sementara dari hasil rapat, DPRD Kota Makassar juga telah mendapatkan kabar rencana pengurangan jumlah tenaga honorer , meski data berisi nama yang akan dipangkas belum dikantongi.

"Yang jelas kita minta data, kita mau tinjau kembali yang di-SK kan itu siapa-siapa yang benar ada dan tidak," ucapnya.

Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar , Ray Suryadi Arsyad mengatakan upaya ini akan menjadi kesempatan untuk mengevaluasi tenaga kontrak yang kompeten.

"Ada rencana tenga kontrak akan dikurangi sesuai evaluasi yang didapatkan pemkot. Ini kan menjadi indikator kita ke depan untuk menentukan potensi penempatan orang-orang untuk menjalankan tugasnya dengan baik," katanya.

Menurutnya sistem kerja tenaga kontrak di Kota Makassar masih tidak sehat. Banyaknya jumlah tenaga honorer tidak berimbang dengan kinerja mereka. Hal ini dinilai tidak efisien, baik untuk kesejahteraan tenaga honorer sendiri maupun APBD Kota Makassar.

"Logikanya kan anggaran pas, dan pembatasan tenaga honorer tidak ada, jadi semakin banyak tenaga honorer maka gaji mereka akan semakin kecil. Nah ini yang butuh perampingan, kita usahakan bisa kasi gaji yang cukup tapi dibarengi dengan kinerja yang mumpuni. Upaya ini juga meminimalisir kebocoran kan. Inikan banyak yang fiktif, uangnya lari ke mana," katanya.