Pemerintah Didesak Lakukan Lockdown Jawa, Ini Respons Gubernur Jateng Ganjar

Banyak diskusi yang digelar soal lockdown, kata Ganjar, mereka yang mengamini teori tersebut menilai bahwa persoalan turunan dari kebijakan lockdown menjadi urusan pemerintah.

"Mereka menilai, seharusnya pemerintah bisa mengatur persoalan itu. Oh tidak. Tidak semudah itu. Benturan-benturan mesti kita eliminasi. Idealnya begitu (lockdown), tapi kalau nggak bisa, ya kita ambil grade yang kedua," kata dia.

Menurutnya, yang dibutuhkan adalah edukasi dan sosialisasi. Dukungan masyarakat juga harus ditingkatkan. Untuk itu, dirinya sudah meminta Disporapar, Disperindag dan lainnya yang menangani soal bisnis, agar terus mengedukasi adaptasi baru dan tertib.

Ia mencontohkan, restoran, mal, pasar, dan rumah makan semuanya ditata dengan protokol kesehatan yang ketat, maka itu bisa berdampak positif.

"Sebenarnya semuanya bisa tertib. Kalau sebelumnya di restoran itu ada 50 kursi, dipangkas jadi 20 dan ditata dengan jarak dan diberikan partisi. Kalau semua sadar dan mendukung, sebenarnya bisa. Sambil pemerintah mengedukasi dan mengontrol," ujar Ganjar.

Setelah itu lanjut dia adalah ketegasan. Makin tegas protokol kesehatan, menurutnya akan semakin baik. "Mudah-mudahan, Kapolri baru kan sudah dilantik. Maka kalau aturan sudah dipertegas, maka diharapkan bisa meningkatkan efek jera. Maka menurut saya saat ini, sanksi denda penting," katanya.