Pemerintah Didesak Lakukan Lockdown Jawa, Ini Respons Gubernur Jateng Ganjar

SEMARANG - Angka kasus positif COVID-19 di Indonesia menembus angka satu juta. Sejumlah pihak mendesak pemerintah melakukan perubahan dalam penanganan COVID-19 agar tidak bertambah parah.

Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mendesak pemerintah melakukan mekanisme lockdown. Jika tidak bisa secara keseluruhan, Dicky meminta lockdown dilakukan di seluruh Pulau Jawa.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menanggapi desakan itu. Menurut Ganjar, sudah banyak negara yang menggunakan teori lockdown, namun belakangan kasus COVID-19 kembali muncul.

"Sebenarnya kalau pakai teori itu sudah banyak juga. Ada yang sudah pernah lockdown, gitu kan, tapi muncul lagi. Sekarang ada banyak pertimbangan, yang dibutuhkan itu sebenarnya dukungan masyarakat," kata Ganjar, Rabu (27/1/21).

Ia menegaskan, lockdown bukan tanpa masalah. Statement soal lockdown itu gampang, akan tetapi banyak persoalan yang harus diselesaikan dengan adanya kebijakan itu.

"Statemen lockdown itu gampang. Harus lockdown. Oke. Tapi kan turunanya banyak yang harus diselesaikan," ujarnya.

Banyak diskusi yang digelar soal lockdown, kata Ganjar, mereka yang mengamini teori tersebut menilai bahwa persoalan turunan dari kebijakan lockdown menjadi urusan pemerintah.

"Mereka menilai, seharusnya pemerintah bisa mengatur persoalan itu. Oh tidak. Tidak semudah itu. Benturan-benturan mesti kita eliminasi. Idealnya begitu (lockdown), tapi kalau nggak bisa, ya kita ambil grade yang kedua," kata dia.

Menurutnya, yang dibutuhkan adalah edukasi dan sosialisasi. Dukungan masyarakat juga harus ditingkatkan. Untuk itu, dirinya sudah meminta Disporapar, Disperindag dan lainnya yang menangani soal bisnis, agar terus mengedukasi adaptasi baru dan tertib.

Ia mencontohkan, restoran, mal, pasar, dan rumah makan semuanya ditata dengan protokol kesehatan yang ketat, maka itu bisa berdampak positif.