DPRD Bulukumba Usulkan Perampingan OPD untuk Menghemat Anggaran
loading...
Suasana depan kantor DPRD Bulukumba. Dewan mengusulkan agar ada perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemkab Bulukumba. Foto: Istimewa
A
A
A
BULUKUMBA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Fraksi Golkar DPRD Bulukumba menilai jika perampingan sangat dibutuhkan untuk memacu pembangunan daerah yang lebih progresif dan menyamai daerah lainnya.
“Bahkan lebih dari itu, perampingan OPD dipastikan akan menghemat anggaran daerah,” kata Anggota Fraksi Golkar , Abu Thalib, Senin, (25/01/2021) kemarin.
Politisi senior menilai jika gemuknya OPD membuat proses pembangunan terbangkalai. Di mana banyaknya sebaran anggaran akan berdampak pada keterlambatan penyelesaikan pembangunan.
“Di masa Bupati Zainuddin Hasan, jumlah OPD hanya 26. Kala itu, jumlah uang yang bisa dihemat mencapai Rp200 Miliar,” ujarnya.
Saat ini, jumlah OPD dilingkup pemerintahan Bulukumba sebanyakn 39 OPD. Jumlah itu dianggap membebani keuangan daerah. Sehingga perampingan sangat dibutuhkan untuk melakukan penghematan.
Abu Thalib menerangkan, jika perampingan OPD dilakukan, maka pemerintah akan menghemat anggaran sebanyak Rp200 Miliar yang dapat diperuntukkan untuk mengaspal jalan sepanjang 40 kilometer.
“Juga bisa digunakan untuk pemeliharaan jalan sehingga jalan menjadi mulus. Serta, bisa digunakan untuk menyelesaikan pembangunan jembatan yang terbengkalai,” bebernya.
Dinas yang dianggap perlu untuk dirampingkan yakni, Dinas Pendidikan digabung dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perdagangan digabung dengan Dinas Koperasi, dan Dinas Kearsipan disatukan dengan Dinas Perpustakaan.
Bupati Bulukumba , AM Sukri Sappewali mengatakan bahwa, sebagai upaya efektivitas kinerja pemerintahan. Perampingan dianggap harus segera dilakukan dengan mengabungkan beberapa OPD.
“Dalam efektivitas kinerja pemerintahan perampingan OPD harus segera dilaksanakan dengan menggabungkan OPD serumpung,” katanya.
Bupati dua periode ini mengungkapkan bahwa perampingan OPD nantinya akan bekerja secara terpadu dibawah satu pimpinan. "Itu agar percepatan pembangunan bisa segera dicapai tepat waktu," pungkasnya.
Fraksi Golkar DPRD Bulukumba menilai jika perampingan sangat dibutuhkan untuk memacu pembangunan daerah yang lebih progresif dan menyamai daerah lainnya.
“Bahkan lebih dari itu, perampingan OPD dipastikan akan menghemat anggaran daerah,” kata Anggota Fraksi Golkar , Abu Thalib, Senin, (25/01/2021) kemarin.
Politisi senior menilai jika gemuknya OPD membuat proses pembangunan terbangkalai. Di mana banyaknya sebaran anggaran akan berdampak pada keterlambatan penyelesaikan pembangunan.
“Di masa Bupati Zainuddin Hasan, jumlah OPD hanya 26. Kala itu, jumlah uang yang bisa dihemat mencapai Rp200 Miliar,” ujarnya.
Saat ini, jumlah OPD dilingkup pemerintahan Bulukumba sebanyakn 39 OPD. Jumlah itu dianggap membebani keuangan daerah. Sehingga perampingan sangat dibutuhkan untuk melakukan penghematan.
Abu Thalib menerangkan, jika perampingan OPD dilakukan, maka pemerintah akan menghemat anggaran sebanyak Rp200 Miliar yang dapat diperuntukkan untuk mengaspal jalan sepanjang 40 kilometer.
“Juga bisa digunakan untuk pemeliharaan jalan sehingga jalan menjadi mulus. Serta, bisa digunakan untuk menyelesaikan pembangunan jembatan yang terbengkalai,” bebernya.
Dinas yang dianggap perlu untuk dirampingkan yakni, Dinas Pendidikan digabung dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perdagangan digabung dengan Dinas Koperasi, dan Dinas Kearsipan disatukan dengan Dinas Perpustakaan.
Bupati Bulukumba , AM Sukri Sappewali mengatakan bahwa, sebagai upaya efektivitas kinerja pemerintahan. Perampingan dianggap harus segera dilakukan dengan mengabungkan beberapa OPD.
“Dalam efektivitas kinerja pemerintahan perampingan OPD harus segera dilaksanakan dengan menggabungkan OPD serumpung,” katanya.
Bupati dua periode ini mengungkapkan bahwa perampingan OPD nantinya akan bekerja secara terpadu dibawah satu pimpinan. "Itu agar percepatan pembangunan bisa segera dicapai tepat waktu," pungkasnya.
(agn)
Explore More