Pemprov Sulsel Siapkan Langkah Taktis Jelang PSBB di Makassar
loading...
Pemkot Makassar memaparkan teknis penerapan PSBB yang akan diberlakukan di Makassar. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Pemprov Sulsel menyiapkan langkah taktis, jelang diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar.
Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah menjelaskan, meskipun sudah ada izin dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan PSBB, namun harus diperkuat dengan adanya Peraturan Wali Kota (Perwali), sebagai legal hukumnya.
"Sudah ada izin untuk PSBB dari Kementerian Kesehatan, tentu ini harus diikuti dengan Peraturan Wali Kota," kata Nurdin Abdullah usia rapat dengan Bupati, Wali Kota, dan Forkompinda, di Posko Covid-19, Jalan Jendral Sudirman Makassar, Jumat, (17/04/2020).
Ia mengungkapkan, apa yang dilakukan selama ini, seperti peliburan anak sekolah, bekerja dari rumah, merupakan bagian dari PSBB.
"Tentu setiap daerah berbeda-beda. Khusus Makassar saya kira kita buat lebih slowly, tidak harus masyarakat tegang, panik, tidak perlu. Kita tidak perlu panik," ujarnya.
Ia menuturkan, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah provinsi maupun kota sudah menyediakan langkah-langkah untuk menghadapi PSBB.
"Pertama kita harus menyediakan sosialisasi selama empat hari. Empat hari sosialisasi betul-betul dari kampung ke kampung kita sampaikan. Kedua, kenapa sosialisasi ini penting, agar betul-betul kita melakukan physical distancing itu secara bersama-sama. Sosial distancing, dan wajib menggunakan masker," urainya.
"Ini adalah pokok yang akan dimuat dalam PSBB. Kalau ini diberlakukan, yang lain tentu ada penegakan hukum bagi yang melanggar. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kita nggak usah panik," lanjutnya.
Untuk mengatasi pendemi Covid-19 ini, kata Nurdin Abdullah, dibutuhkan kelompok dari seluruh lapisan masyarakat.
"Seluruh yang dilarang mohon untuk dipatuhi. Karena kalau tidak, mungkin kalau hari pertama masih uji coba, tapi selanjutnya ada langkah lebih tegas lagi karena ini adalah kepentingan kita semua. Saya kira bukan anggaran yang besar, kekuatan tim yang besar memutus rantai ini. Tapi yang memutus rantai ini adalah komunitas kita, masyarakat kita, makanya dituntut kesadaran dan kedisiplinan," terangnya.
Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah menjelaskan, meskipun sudah ada izin dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan PSBB, namun harus diperkuat dengan adanya Peraturan Wali Kota (Perwali), sebagai legal hukumnya.
"Sudah ada izin untuk PSBB dari Kementerian Kesehatan, tentu ini harus diikuti dengan Peraturan Wali Kota," kata Nurdin Abdullah usia rapat dengan Bupati, Wali Kota, dan Forkompinda, di Posko Covid-19, Jalan Jendral Sudirman Makassar, Jumat, (17/04/2020).
Ia mengungkapkan, apa yang dilakukan selama ini, seperti peliburan anak sekolah, bekerja dari rumah, merupakan bagian dari PSBB.
"Tentu setiap daerah berbeda-beda. Khusus Makassar saya kira kita buat lebih slowly, tidak harus masyarakat tegang, panik, tidak perlu. Kita tidak perlu panik," ujarnya.
Ia menuturkan, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah provinsi maupun kota sudah menyediakan langkah-langkah untuk menghadapi PSBB.
"Pertama kita harus menyediakan sosialisasi selama empat hari. Empat hari sosialisasi betul-betul dari kampung ke kampung kita sampaikan. Kedua, kenapa sosialisasi ini penting, agar betul-betul kita melakukan physical distancing itu secara bersama-sama. Sosial distancing, dan wajib menggunakan masker," urainya.
"Ini adalah pokok yang akan dimuat dalam PSBB. Kalau ini diberlakukan, yang lain tentu ada penegakan hukum bagi yang melanggar. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kita nggak usah panik," lanjutnya.
Untuk mengatasi pendemi Covid-19 ini, kata Nurdin Abdullah, dibutuhkan kelompok dari seluruh lapisan masyarakat.
"Seluruh yang dilarang mohon untuk dipatuhi. Karena kalau tidak, mungkin kalau hari pertama masih uji coba, tapi selanjutnya ada langkah lebih tegas lagi karena ini adalah kepentingan kita semua. Saya kira bukan anggaran yang besar, kekuatan tim yang besar memutus rantai ini. Tapi yang memutus rantai ini adalah komunitas kita, masyarakat kita, makanya dituntut kesadaran dan kedisiplinan," terangnya.
(agn)
Explore More