Dewan Dukung Pemangkasan Tenaga Kontrak yang Tidak Produktif

Praktik-praktik nepotisme disebutnya masih banyak terjadi di lapangan. Tenaga kontrak yang direkrut tidak kompeten sehingga pelayanan di pemerintahan berjalan kurang optimal.

"Inikan sudah tiap tahun, tapi tidak selesai-selesai. BKD harus tegas, jangan karena takut pada orang yang menitipkan honorer itu," katanya, Selasa (19/1/2021).

Nunung mengatakan, cukup banyak tenaga yang lebih berkompeten mendorong kinerja pemerintah tapi justru tidak mendapat kesempatan kerja akibat praktik nepotisme tersebut. Sehingga pemerintah diminta lebih objektif dalam proses seleksi kedepannya.

"Banyak yang mau bekerja, mengabdi di pemerintah. Tetapi karena tidak ada akses, tidak ada keluarga di dalam. Makanya tidak bisa masuk. Ini juga penyebab mengapa banyak honorer yang membangkang, malas, mau-maunya karena merasa ada yang melindungi," pungkas Nunung.