PPKM Bakal Diperpanjang, Pengusaha Wisata Minta Pemerintah Beri Kepastian
loading...
Penerapan PPKM untuk Tekan Covid-19. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) meminta pemerintah memberi kepastian terkait skema penanganan COVID-19 di Indonesia. Kebijakan pengetatan dan pelanggaran, membuat pengusaha bingung atas arah kebijakan ke depan.
Hal itu disampaikan Ketua Asita Jawa Barat Budijanto Ardiansjah, menanggapi rencana pemerintah bakal memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). PPKM tahap pertama dimulai 11 Januari dan bakal berakhir 25 Januari ini. Bila diperpanjang, PPKM diperkirakan hingga awal Februari 2021.
Baca Juga: PPKM Bakal Diperpanjang Dua Minggu
"Ya sebenarnya yang penting jelas aja, mau sampai kapan. Karena ini kan masalah klasik, antara kesehatan dulu atau ekonomi dulu," jelas Budijanto kepada MNC News Portal, Rabu (20/1/2021). Baca juga: Pekan Depan Vaksin Covid-19 di Kabupaten Bekasi Datang
Menurut dia, pengusaha pada dasarnya tidak keberatan atas beberapa kebijakan pengendalian pandemi yang diambil pemerintah. Akan tetapi, mestinya pemerintah memberikan kepastian akan berbagai kebijakan yang diambil. Sehingga pengusaha bisa mengambil langkah konkret, terutama sektor pariwisata.
Semua kebijakan, kata dia, mesti dilakukan secara terukur. Jangan sampai, ada salah satu pihak yang selalu disalahkan bila terjadi kenaikan kasus COVID-19. "Setelah libur panjang, sektor pariwisata selalu menjadi yang disalahkan bila terjadi kenaikan kasus COVID-19. Apa iya," jelas dia.
Budi juga menyoroti pelaksaan PPKM tahap pertama. Di mana, pelaksanaanya dinilai kurang efektif, terutama pada pembatasan buka tutup jalan. Banyak jalan ditutup pada malam hari, tapi pada siang hari banyak cafe atau tempat lainnya terjadi kerumunan. Mestinya lebih ditingkatkan pengawasan dan penindakan. Budi mengusulkan, mestinya pemerintah lebih fokus pada membangun imunitas bagi masyarakat. Misalnya memberi vitamin kepada masyarakat, seiring program vaksinasi COVID-19.
Hal itu disampaikan Ketua Asita Jawa Barat Budijanto Ardiansjah, menanggapi rencana pemerintah bakal memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). PPKM tahap pertama dimulai 11 Januari dan bakal berakhir 25 Januari ini. Bila diperpanjang, PPKM diperkirakan hingga awal Februari 2021.
Baca Juga: PPKM Bakal Diperpanjang Dua Minggu
"Ya sebenarnya yang penting jelas aja, mau sampai kapan. Karena ini kan masalah klasik, antara kesehatan dulu atau ekonomi dulu," jelas Budijanto kepada MNC News Portal, Rabu (20/1/2021). Baca juga: Pekan Depan Vaksin Covid-19 di Kabupaten Bekasi Datang
Menurut dia, pengusaha pada dasarnya tidak keberatan atas beberapa kebijakan pengendalian pandemi yang diambil pemerintah. Akan tetapi, mestinya pemerintah memberikan kepastian akan berbagai kebijakan yang diambil. Sehingga pengusaha bisa mengambil langkah konkret, terutama sektor pariwisata.
Semua kebijakan, kata dia, mesti dilakukan secara terukur. Jangan sampai, ada salah satu pihak yang selalu disalahkan bila terjadi kenaikan kasus COVID-19. "Setelah libur panjang, sektor pariwisata selalu menjadi yang disalahkan bila terjadi kenaikan kasus COVID-19. Apa iya," jelas dia.
Budi juga menyoroti pelaksaan PPKM tahap pertama. Di mana, pelaksanaanya dinilai kurang efektif, terutama pada pembatasan buka tutup jalan. Banyak jalan ditutup pada malam hari, tapi pada siang hari banyak cafe atau tempat lainnya terjadi kerumunan. Mestinya lebih ditingkatkan pengawasan dan penindakan. Budi mengusulkan, mestinya pemerintah lebih fokus pada membangun imunitas bagi masyarakat. Misalnya memberi vitamin kepada masyarakat, seiring program vaksinasi COVID-19.
(don)
Lihat Juga :
