Gedung DPRD Makassar Dipertimbangkan Terapkan Lockdown

MAKASSAR - Gedung DPRD Kota Makassar dipertimbangkan untuk lockdown setelah sejumlah anggota dewan dinyatakan terpapar Covid-19 . Bahkan baru-baru ini seorang anggota dewan meninggal dunia setelah terkonfirmasi positif Covid-19 .

Wakil Ketua DPRD Kota Makassar , Andi Suhada Sappaile mengatakan, rencana lockdown atau menutup sementara layanan menjadi opsi untuk menekan penularan Covid-19 di lingkungan DPRD Kota Makassar .

Meski demikian, rencana tersebut belum bisa direalisasikan karena menunggu sejumlah pimpinan, termasuk Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo yang masih menjalankan tugas keluar daerah.

"Hari ini belum bisa karena ketua tugas luar kota," ujar Andi Suhada singkat, Senin (11/1/2021).

Peningkatan kasus positif di Gedung DPRD Kota Makassar tidak bisa dianggap remeh, diperlukan langkah solutif untuk menekan penyebaran.

"Dengan kondisi ini kita juga mengerti, di lain sisi rakyat juga perlu dilayani oleh kita sebagai wakil rakyat jadi semua itu akan jadi pertimbangan," katanya.



Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Makassar , Andi Bukti Djufrie tidak ingin sesumbar terkait rencana lockdown tersebut. Meski sempat ramai dibicarakan, kabar lockdown di Gedung DPRD diakui belum sampai ke telinganya.

"Kalau ada pimpinan pasti komunikasi kan dengan kami. Sampai hari ini belum ada, ya baru tahu ini (rencana lockdown), pimpinan biasanya nelpon sampai sekarang belum (ada). Tapi besok saya follow up dulu. Kalau ada, karena ini infonya sudah menyebar kemana-mana," tukasnya.

Lebih jauh, dia mengaku akan menggelar pertemuan dengan pimpinan guna membahas hal ini. Diketahui, dia sebelumnya melakukan pendisiplinan protokol kesehatan setelah Covid-19 merenggut nyawa seorang legislator.

"Kita harus lebih disiplin ke depan melaksankan prokes dan tidak berkumpul karena dengan itu kita bisa terhindar dari virus Covid-19 ," katanya.

Sementara rencana lockdown sempat dilontarkan Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Kota Makassar , Abdul Wahab Tahir. Menurut dia, opsi lockdown seharusnya telah diambil dewan sebagai langkah untuk menyikapi perkembangan Covid-19 di Gedung DPRD Makassar .

"Kita baru akan bicarakan dengan seluruh anggota, apakah perlu (lockdown) atau tidak," ungkapnya, Minggu (10/1/2021).