Antisipasi Varian Baru COVID-19, Gubernur Sulsel Dukung Kebijakan Pembatasan WNA

MAKASSAR -

Pemerintah Indonesia menutup akses kedatangan warga negara asing (WNA) dari seluruh negara mulai 1 sampai 14 Januari 2021 sebagai rencana antisipasi adanya varian baru Covid-19 yang disebut lebih menular.

Menanggapi hal itu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mendukung rencana tersebut. Kebijakan tersebut disambut baik sebagai upaya melindungi masyarakat dari penularan virus khususnya di wilayah Provinsi Sulsel sendiri.

"Oleh karena itu kita sepakat, dan kita akan menjalankan apapun perintah pemerintah pusat untuk mem-protect wilayah masing-masing," sebut Nurdin Abdullah di kantor Gubernur Sulsel, Selasa (29/12/2020).

Nurdin Abdullah menekankan, pemerintah tidak boleh kecolongan dengan adanya penularan virus tersebut. Makanya diperlukan pembatasan mobilitas warga untuk menekan laju penularannya.

"Inikan kasus covid ini mulai berkembang varian baru. Jangan sampai kita kecolongan. Jadi saya kira tepat sekali pemerintah untuk secara selektif menerima orang-orang dari luar," imbuh dia.

Diketahui, kebijakan pembatasan kunjungan WNA ini diumumkan secara resmi Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/12) lalu. Retno menyebut keputusan itu disepakati pada rapat terbatas kabinet.

Kebijakan itupun telah ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (virus Corona) dengan menerbitkan regulasi yang berisi larangan sementara bagi WNA memasuki wilayah Indonesia, menyusul ditemukannya virus SARS-CoV-2 varian B117 dari Inggris yang bisa menular lebih cepat dibandingkan dengan varian sebelumnya.

"Karena tentu pemerintah mau mem-protect warganya. Kita termasuk di Sulsel, bagaimana kita menjaga warga kita supaya tidak terjangkit virus korona yang varian baru itu," papar Nurdin Abdullah .

Upaya menekan kasus Covid-19 juga terus gencar dilakukan di Sulsel. Kebijakan pembatasan operasional usaha hingga mobilitas perjalanan antar daerah warga menjelang pergantian tahun menjadi salah satu alternatif mencegah penularan.

Khusus di Sulsel, Nurdin Abdullah pun mengaku tengah menggodok skenario pembatasan perjalanan warga via udara maupun laut untuk masuk ke Sulsel. Dengan syarat harus mengantongi hasil pemeriksaan rapid test antigen. "Lagi kita godok," beber dia.

Selain itu, khusus di Kota Makassar sebelumnya, telah berlaku pembatasan jam operasional usaha hanya sampai pukul 19.00 Wita. Nurdin Abdullah mengaku, kebijakan ini sebagai bentuk mendisiplinkan warga untuk taat protokol kesehatan.

"Jadi sebenanrya bukan jam malamnya yang penting. Walaupun kita lakukan jam malam itum tetapi ada hal yang perlu kita disiplinkan masyarakat. Sebenarnya sampai jam berapapun mereka nongkrong tapi pakai masker. Persoalannya kalau sudah di warkop, tidak ada pakai masker," urai dia.

Makanya, kunci pencegahan penularan Covid-19 dengan konsisten menerapkan protokol kesehatan. Diantaranya, disiplin memakai masker, jaga jarak, hingga rajin cuci tangan pakai sabun atau hand sanitezer.

"Kuncinya itu. Coba seluruh masyarakat disiplin, warkop, restoran, mal, ditegur aja. Jadi yang ngobrol tanpa masker ditegur. Kalau itu bisa dilakukan tak perlu ada jam malam. Sekarang yang penting masyarakat melindungi diri dengan melaksanakan protokol kesehatan," tegas Nurdin.



Sementara Ketua Tim Ahli Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulsel, Prof Ridwan Amiruddin menuturkan, upaya menekan laju penularan virus korona butuh penanganan ekstra keras. Kebijakan pembatasan perherakan populasi dianggap salah satu alternatif yang efektif untuk hal itu.

“Situasi Covid-19 sekarang mengalami pertumbuhan hampir tidak terkendali. Karena itu diperlukan tindakan ekstra untuk pembatasan pergerakan populasi, termasuk pembatasan jam kerja,” papar Ridwan kepada SINDOnews.

Dia tak menampik, kebijakan pemerintah atas terkait pembatasan aktivitas menuai polemik, misalnya pembatasan jam operasional usaha. Hanya saja, dia berharap masyarakat bijak memahami kondisi saat ini. “Semua kebijakan pasti ada kontroversinya,” imbuh Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas ini.

Pemerintah melalui Satgas Covid-19 Sulsel pun masih gencar melakukan pengendalian Covid-virus korona dengan fokus pada program trisulaatau tiga upaya pengendalian Covid-19 . Diantaranya,tracking massive,aggressive testing, hinggapublic health education.

Hanya saja, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan masyarakat untuk tetap taat menjalankan protokol kesehatan. Di samping, lanjut Ridwan,tracinghingga pemeriksaan diagnosis Covid-19 secara massif harus tetap dilakukan.

“Dalam situasi ini, penerepantest massivesangat diperlukan untuk memisahkan dengan segera yang terkonfirmasi dengan yang sehat,” tandas Ridwan.