Antisipasi Varian Baru COVID-19, Gubernur Sulsel Dukung Kebijakan Pembatasan WNA

Selain itu, khusus di Kota Makassar sebelumnya, telah berlaku pembatasan jam operasional usaha hanya sampai pukul 19.00 Wita. Nurdin Abdullah mengaku, kebijakan ini sebagai bentuk mendisiplinkan warga untuk taat protokol kesehatan.

"Jadi sebenanrya bukan jam malamnya yang penting. Walaupun kita lakukan jam malam itum tetapi ada hal yang perlu kita disiplinkan masyarakat. Sebenarnya sampai jam berapapun mereka nongkrong tapi pakai masker. Persoalannya kalau sudah di warkop, tidak ada pakai masker," urai dia.

Makanya, kunci pencegahan penularan Covid-19 dengan konsisten menerapkan protokol kesehatan. Diantaranya, disiplin memakai masker, jaga jarak, hingga rajin cuci tangan pakai sabun atau hand sanitezer.

"Kuncinya itu. Coba seluruh masyarakat disiplin, warkop, restoran, mal, ditegur aja. Jadi yang ngobrol tanpa masker ditegur. Kalau itu bisa dilakukan tak perlu ada jam malam. Sekarang yang penting masyarakat melindungi diri dengan melaksanakan protokol kesehatan," tegas Nurdin.



Sementara Ketua Tim Ahli Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulsel, Prof Ridwan Amiruddin menuturkan, upaya menekan laju penularan virus korona butuh penanganan ekstra keras. Kebijakan pembatasan perherakan populasi dianggap salah satu alternatif yang efektif untuk hal itu.

“Situasi Covid-19 sekarang mengalami pertumbuhan hampir tidak terkendali. Karena itu diperlukan tindakan ekstra untuk pembatasan pergerakan populasi, termasuk pembatasan jam kerja,” papar Ridwan kepada SINDOnews.

Dia tak menampik, kebijakan pemerintah atas terkait pembatasan aktivitas menuai polemik, misalnya pembatasan jam operasional usaha. Hanya saja, dia berharap masyarakat bijak memahami kondisi saat ini. “Semua kebijakan pasti ada kontroversinya,” imbuh Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas ini.

Pemerintah melalui Satgas Covid-19 Sulsel pun masih gencar melakukan pengendalian Covid-virus korona dengan fokus pada program trisulaatau tiga upaya pengendalian Covid-19 . Diantaranya,tracking massive,aggressive testing, hinggapublic health education.

Hanya saja, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan masyarakat untuk tetap taat menjalankan protokol kesehatan. Di samping, lanjut Ridwan,tracinghingga pemeriksaan diagnosis Covid-19 secara massif harus tetap dilakukan.

“Dalam situasi ini, penerepantest massivesangat diperlukan untuk memisahkan dengan segera yang terkonfirmasi dengan yang sehat,” tandas Ridwan.