Kasus Positif COVID-19 Naik, Sekolah Tatap Muka Diminta Ditunda

MAKASSAR - Kasus Covid-19 yang melonjak sepekan terakhir perlu diwaspadai. Sejumlah aktifitas perlu dibatasi, salah satunya wacana sekolah tatap muka yang perlu ditangguhkan.

Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar , Abdul Wahab Tahir mengatakan, naiknya kasus positif Covid-19 belakangan ini menjadi warning bagi pemerintah daerah untuk menangguhkan sementara rencana sekolah tatap muka .

Pembukaan sekolah tatap muka ramai dibicarakan setelah provinsi mulai menggelar kembali belajar secara luring di tingkat SMA dalam sebulan terakhir. Sementara daerah diwacanakan akan mengikut pada tahun 2021 mendatang.

Hanya saja, daerah dianggap memiliki kondisi yang berbeda, terlebih peningkatan kasus sepekan terakhir tidak boleh dianggap remeh.

"Dengan kondisi demikian, sebaiknya memang ditunda dulu semua sekolah offline, menunggu wabah Covid-19 ini mereda," tukas Wahab (20/12/2020).



Dia melanjutkan, tak ada salahnya menggelar sekolah daring ketimbang harus mempertaruhkan kesehatan anak-anak.

Wahab mengakui, sistem daring saat ini masih memiliki sejumlah kekurangan. Tapi kedepannya hal ini bisa dibenahi oleh pemerintah kota apalagi melihat prospek sistem daring merupakan arah model pembelajaran moderen.

"Karena kasus ini juga nda boleh dianggap remeh, rencana sekolah offline 2021 itu harus benar-benar aman, nah kalau ada naik kasus seperti ini," kata Legislator Golkar ini.

Senada, Ketua Ikatan Doketer Indonesia (IDI) Makassar Siswanto Wahab, juga pesimis pembukaan sekolah tatap muka dapat digelar melihat tren peningkatan kasus belakangan ini.

Apalagi masih ada gelombang event, semisal Pilkada dan yang akan datang Nataru. Menurutnya, pemerintah hanya akan membuka kluster baru dengan pembukaan sekolah tatap muka di tengah kondisi saat ini.



"Ini pemerintah ada rencana buka di 2021, sekarang saya tanya siapa yang bertanggu jawab kalau ada apa-apa anak-anak, ini justru buka kluster baru, saya katakan kembali IDI menghimbau keras untuk menolak pembukaan sekolah itu," kata Siswanto (18/12/2020).

Dia menegaskan bahwa hak pertama anak-anak adalah untuk hidup, kedua sehat dan ketiga pendidikan. Hal ini menurutnya tidak boleh dibolak balik. Siswanto mengatakan, anak-anak cenderung memiliki tingkat kesembuhan yang sulit saat terlanjur terkena dibanding orang dewasa sehingga hal ini patut jadi pertimbangan utama.

"Angkat tangan memang mako yang bilang anak-anak ini harus sekolah, saya sudah beberapa kali himbau bahwa pemerintah jangan buka kluster baru," kata Siswanto lagi.