Dewan Minta Pembelajaran Tatap Muka Dimulai di Wilayah Kepulauan

MAKASSAR - DPRD Kota Makassar kembali merekomendasikan pembukaan sekolah tatap muka di wilayah kepulauan sebelum diterapkan secara penuh semester genap tahun ajaran 2020/2021 atau pada Januari 2021 mendatang.

Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar , Abdul Wahab Tahir menganggap, perlu ada sekolah sebagai percontohan yang menggelar pembelajaran tatap muka . Khususnya pada jenjang PAUD/TK, hingga SD dan SMP di bawah naungan Pemkot Makassar .



Menurut dia, sekolah di wilayah kepulauan bisa memulai simulasi untuk pelaksanaannya. Apalagi menurut dia, mobilitas penduduk di daerah pulau tergolong rendah, dibanding daratan perkotaan. Laju penularan Covid-19 bisa ditekan seminimal mungkin.

"Jadi kita minta buat contoh di wilayah pulau dululah. Di pulaukan seperti yang saya bilang, orang masuk dan keluarnya itu sama, penduduknya kan sama, ketimbang di wilayah daratan," ucap Wahab kepada SINDOnews, kemarin.

Kendati begitu, standar pelaksanaan protokol kesehatan tetap menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Kemudian disesuaikan dengan petunjuk teknis yang disusun Pemkot Makasar melalui Dinas Pendidikan yang akan berlaku nantinya.

Sebelumnya, sekolah tatap muka di pulau sempat diwacanakan akan dibuka. Hanya saja rencana ini kembali ditunda. Pemkot Makassar masih melakukan evaluasi dengan pertimbangan kategori usia anak rawan terpapar Covid-19 .

Wahab juga tak menampik hal tersebut. Kata dia, tingkat kedisiplinan akan pelaksanaan protokol kesehatan siswa SD, misalnya, sulit diterapkan, disbanding usia SMP dan SMA. Lantaran psikologi anak-anak belum mampu mencerna baik situasi yang ada.



"SD itu masih suka main, bercanda, sehingga dikhawatrikan mereka tukar menukar masker. Jadi ini persoalan yang harus dicari caranya," papar Sekretaris DPD II Golkar Makassar ini.

Makanya, perlu aturan ketat jika kemudian sekolah tatap muka diberlakukan. Dia mencontohkan, jumlah siswa dalam satu kelas minimal 50% dari kapasitas ruangan. Meski diakui tidak ada jaminan hal ini bisa berjalan efektif.

Di samping itu, kondisi tiap wilayah diakui berbeda-beda. Makanya perlu kehati-hatian jika diterpakan dan dikontrol dengan baik. "Ini nda boleh asal, kalau SD sama SMP itu harus dipikir baik karena tingkat pelanggaran itu berpotensi tinggi," pungka Wahab.

Namun setidaknya, Wahab menuturkan, jika ada sekolah tatap muka yang dijadikan percontohan di wilayah kepulauan, bisa menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.