Cegah Korupsi di Sulteng, Ini Tujuh Langkah Gubernur
Selasa, 12 Mei 2020 - 19:28 WIB
loading...
A
A
A
“Empat Ketersediaan jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Pemprov Sulteng sudah mencukupi dikarenakan proses inpassing,” jelasnya.
Kelima Pemprov Sulteng sudah menerapkan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diberikan berdasarkan adanya laporan harian dan penilaian kinerja melalui aplikasi sistem penilaian kinerja (SKP) online.
“Keenam Pemprov Sulteng sudah memiliki database pajak aktual dan potensial yang memuat identitas, alamat dan besaran pajak, dan juga melakukan inovasi dalam bentuk samsat keliling, penegakan hukum dan e-samsat atau samsat online nasional (samolnas),” ungkapnya.
Ke tujuh, Ia mengatakan Pemprov Sulteng juga telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD) online dalam pengelolaan barang milik daerah.
“Tahun ini kami mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,9 miliar untuk sertifikasi asset tanah milik Pemprov menggunakan aplikasi SIMDA BMD,” tutupnya.
Kelima Pemprov Sulteng sudah menerapkan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diberikan berdasarkan adanya laporan harian dan penilaian kinerja melalui aplikasi sistem penilaian kinerja (SKP) online.
“Keenam Pemprov Sulteng sudah memiliki database pajak aktual dan potensial yang memuat identitas, alamat dan besaran pajak, dan juga melakukan inovasi dalam bentuk samsat keliling, penegakan hukum dan e-samsat atau samsat online nasional (samolnas),” ungkapnya.
Ke tujuh, Ia mengatakan Pemprov Sulteng juga telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD) online dalam pengelolaan barang milik daerah.
“Tahun ini kami mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,9 miliar untuk sertifikasi asset tanah milik Pemprov menggunakan aplikasi SIMDA BMD,” tutupnya.
(ars)
Lihat Juga :
