Ganjar: UU Cipta Kerja sebagai Jalan Tol Atasi Over Regulasi
Minggu, 06 Desember 2020 - 10:37 WIB
loading...
A
A
A
Imbas dari over regulasi, kata Ganjar, justru merugikan Indonesia sendiri dan ia rasakan itu ketika menjadi pejabat publik yang menghadapi berbagai tantangan seperti pengangguran dan kompetisi antar daerah. Karena persoalan ini juga, kata Ganjar, Indonesia terjebak pada negara dengan ekonomi menengah.
Ganjar mencontohkan bagaimana Vietnam menang bersaing dengan Indonesia di mata investor. Itu, katanya, karena pemerintah Vietnam melakukan intervensi untuk kemudahan berinvestasi sehingga banyak investor yang tertarik menanamkan modal di sana karena iklim berusahanya sangat baik.
Kata Ganjar, iklim berusaha saat ini sedang diperbaiki dengan UU Cipta Kerja. Salah satu klaster dalam UU Cipta Kerja yang ia sambut baik adalah klaster mengatur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang lebih sederhana dan cepat perizinannya bagi investor.
“Penyelenggaraan KEK (dalam UU Cipta Kerja) di antaranya perluasan kegiatan usaha dan perubahan kriteria lokasi KEK, penyederhanaan proses pengusulan KEK, lalu kewajiban Pemda mendukung KEK. Poin ketiga ini agak sulit,” kata Ganjar.
Sebabnya, ada oknum di Pemda yang berorientasi keuntungan pribadi. Itu mengapa kata Ganjar, perlu peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membersihkan oknum-oknum seperti itu.
Ganjar mencontohkan bagaimana Vietnam menang bersaing dengan Indonesia di mata investor. Itu, katanya, karena pemerintah Vietnam melakukan intervensi untuk kemudahan berinvestasi sehingga banyak investor yang tertarik menanamkan modal di sana karena iklim berusahanya sangat baik.
Kata Ganjar, iklim berusaha saat ini sedang diperbaiki dengan UU Cipta Kerja. Salah satu klaster dalam UU Cipta Kerja yang ia sambut baik adalah klaster mengatur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang lebih sederhana dan cepat perizinannya bagi investor.
“Penyelenggaraan KEK (dalam UU Cipta Kerja) di antaranya perluasan kegiatan usaha dan perubahan kriteria lokasi KEK, penyederhanaan proses pengusulan KEK, lalu kewajiban Pemda mendukung KEK. Poin ketiga ini agak sulit,” kata Ganjar.
Sebabnya, ada oknum di Pemda yang berorientasi keuntungan pribadi. Itu mengapa kata Ganjar, perlu peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membersihkan oknum-oknum seperti itu.
Lihat Juga :
