Ekonom USU: Medan Bisa Lebih Baik Dipimpin Anak Muda yang Punya Akses ke Pusat

Integritas kepemimpinan dan faktor kepercayaan tentu saja jadi indikator yang memuluskan pencairan DAK. Sayang sekali pemerintahan sebelumnya tak punya legetimasi untuk menyedot anggaran dari pusat. Hal itu diperparah dengan korupsi yang merajalela di Pemko Medan.

"Di samping itu walaupun tidak tertulis, kinerja tata kelola pemerintahan secara tepat dan bertanggung jawab dapat menjadi faktor stimulus pencairan DAK," tambah Wahyu.

Dan ada celah lain untuk menyerap dana bantuan dari pemerintah pusat. Namanya dana insentif daerah (DID). "Bagi daerah yang memiliki SAKIP atau sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan dapat insentif. Daerah yang masih di bawah B ya sulit mendapatkan DID. Dan, Medan SAKIP-nya di bawah B," papar Wahyu.

Dengan reputasi Pemko Medan yang buruk ini, bukan tak mungkin pembangunan yang telah dicanangkan akan dibatalkan akibat ketidakpercayaan pusat.

Apalagi saat ini dan ke depan pemerintah pusat sudah merancang pembangunan sistem transportasi massal seperti LRT dan BRT.

Skema belanjanya dari Pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta badan usaha yang dikenal dengan istilah KPBU atau Kerja sama pemerintah dan badan usaha. BACA JUGA: Bobby Nasution Batalkan Seluruh Agenda, Pilih Bantu Warga Terdampak Banjir di Kota Medan