Diinisiasi Kapolda NTB, Kantor Baru Kaum Disabilitas Akhirnya Terwujud

JAKARTA - Seperti mimpi. Itulah ungkapan mendalam Asim Barnas, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Nusa Tenggara Barat (PPDI NTB) saat melihat bangunan seluas 63 meter persegi yang diresmikan sebagai kantor bagi pengurus PPDI NTB. Dia dan rekan-rekannya yang selama ini menumpang tempat untuk menjalankan tugas-tugas organisasinya, yaitu memberdayakan dan memperjuagkan nasib kaum disabilitas di Bumi Gora, kini merasa 'gagah' memiliki kantor baru.

"Saya sepeti mimpi bisa begini kenyataannya. Teman-teman luar biasa senangnya dan juga gedung ini dibangun langsung oleh Pak Kapolda. Kita tinggal terima pakai serta isinya. Otomatis teman-teman semua bahagia, senang, bangga dengan memiliki gedung sendiri," kata Asim kepada wartawan, Senin (30/11/2020). ( )

Dia menceritakan, semula PPDI NTB berkantor di lahan seluas hanya 6 meter persegi. Pada satu ketika, Kapolda NTB Irjen Mohammad Iqbal mendatangi dirinya dan rekan-rekannya dengan alasan silaturahmi.

"Sekarang (luas kantor) 7 x 9. Ya ada ruang untuk meeting, bersih lagi. Saya tidak begitu mengerti hatinya Pak Kapolda. Mengapa beliau tertarik dengan kami atau bagaimana. Asal muasalnya Bapak Kapolda datang ke tempat kita, DPD (Dewan Pengurus Daerah) kita minjam gedung Dinas Sosial. Singkat cerita kita tak memiliki gedung," cerita Asim.

Kantor ala kadarnya kala itu luluh lantak akibat guncangan gempa 2018 lalu. Kembali ke cerita Asim, soal asal muasal kantor baru PPDI NTB, dia menyampaikan saat pertama kali bersilaturahmi, Irjen Mohammad Iqbal hanya meminta foto-foto saat kantor lama PPDI runtuh.

"Karena waktu gempa kemarin roboh, jadi beliau entah bagaimana, kita tak tahu isi hati beliau. Yang jelas beliau memberi dan kita tidak pernah meminta untuk dibangun. Tiba-tiba beliau datang bawa utusannya dari kepolisan, diminta foto-foto runtuhannya masih ada. Akhirnya perintahkan siapa gitu untuk bangun gedung. Jadi kita tidak pernah minta sebenarnya," ujar Asim.

Kantor seluas 63 meter persegi itu, jelas Asim, sudah dilengkapi perabotan seperti meja dan kursi kerja serta peralatan komputer. "Peralatannya kantor dikasih. Perangkat komputer, meja, semuanya lengkap, sampai sound sistem," tutur Asim.

Asim mengaku awalnya ragu akan niat Irjen Mohammad Iqbal. Asim menilai urusan kaum disabilitas bukanlah tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan dinas sosial. ( )

"Sebelumnya kita tidak tahu sebenarnya. Sebagai aparat penegak hukum, beliau ramah tapi saya beranggapan 'Ini kan bukan tugas polisi'. Jadi ya enggak percaya aja tadinya, ya sudah deh," ucap Asim.

"Jujur PPDI NTB tak berharap. Makanya kita kaget dan enggak percaya kalau kami dibangunkan sebuah kantor baru yang sangat layak," sambung dia.